Pedomanrakyat.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menitipkan pesan kepada kepala daerah dalam menjaga inflasi dalam upaya menghindari ancaman resesi pada 2023.
Meski ekonomi Indonesia dalam kondisi baik, dia menegaskan seluruh pihak perlu hati-hati dan tetap waspada dalam menghadapi 2023 agar inflasi tidak melonjak.
“Pada 2023 seluruh Pemda dan K/L tetap waspada, karena situasi 2023 ditandai dengan masalah geopolitik yang susah diprediksi,” ujarnya dalam Rakornas Kepala Daerah dan FKPD se-Indonesia, Selasa (17/1/2023).
Baca Juga :
- Di Tengah Tantangan Ekonomi, Bank Sulselbar Cetak Kinerja Positif Semester I 2026-Laba Tumbuh 24,59 Persen
- Sekda Sulsel Dorong Sinergi BPD Wilayah Timur, Forum Komisaris Bahas Penguatan Daya Saing Bank Daerah
- STAI YAPIS Takalar dan Bank Sulselbar Takalar Teken MoU, Dorong Digitalisasi Pembayaran Kampus
Meski penuh kewaspadaan, pesan pertama dari Sri Mulyani untuk para kepala daerah yang harus turut serta dalam mengendalikan inflasi, yaitu Pemda dapat menggunakan APBD sebagai alat untuk melindungi masyarakat dan perkonomiannya.
Belanja dari anggaran harus dilakukan dengan bijak sehingga dapat memberikan dampak yang nyata terhadap masyarakat dan perekonomian Indonesia. Sebagai contoh, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana sebesar Rp104 triliun untuk ketahanan pangan.
Menurutnya, perlu dilakukan beberapa perbaikan dari penggunaan APBN dan APBD untuk menjaga kinerja ekonomi, inflasi, sekaligus melindungi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk diantaranya perbaikan dalam alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Insentif Daerah (DID), hingga dana istimewa berdasarkan formulasi dan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
Bila daerah turut menggunakan APBD untuk ketahanan pangan, akan semakin memperkuat langkah yang telah dilakukan pemerintah pusat.
Pemerintah pun juga telah mengalokasikan Rp476 triliun di tingkat pusat untuk bantuan sosial, sementara Pemda memiliki Rp19 triliun.
“Itu bisa memberi kombinasi supaya daya beli dan target kemiskinan ekstrem dan stunting bisa diturunkan secara cepat, karena anggaran ada,” tegasnya.
Pesan terakhir Sri Mulyani, tidak hanya untuk pemerintah daerah, tetapi juga pusat, bahwa harus menjaga tata kelola yang baik, dengan menghindari praktik korupsi dan moral hazard.
Untuk 2023, pihaknya telah mengalokasikan Rp3.060 triliun dalam APBN, yang akan menjadi instrumen penting menjaga ekonomi dan rakyat dari risiko resesi dunia dan guncangan geopolitik.
Dengan demikian, Sri Mulyani menekankan pentingnya kombinasi pengendalian inflasi dari pemerintah pusat dan daerah, melalui penggunaan APBN serta APBD yang bijak.
Komentar