Pedomanrakyat.com, Makassar – Andi Iwan Darmawan Aras (AIA), resmi nahkodai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulawesi Selatan masa bakti 2026–2031.
Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra itu terpilih secara aklamsi dalam Musyawarah Daerah (Musda) III HNSI Sulsel memilihnya secara aklamasi dalam forum yang berlangsung di Hotel Claro Makassar, Sabtu (20/6/2026).
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HNSI, Lydia Assegaf, menyebut Musda HNSI Sulsel sebagai salah satu musyawarah daerah tercepat dalam sejarah organisasi.
Baca Juga :
“Hanya dalam waktu sekitar 10 menit, seluruh peserta Musda telah mencapai kesepakatan dan memberikan kepercayaan penuh kepada Pak Andi Iwan Darmawan Aras untuk memimpin DPD HNSI Sulawesi Selatan,” jelas Lydia, saat sambutan mewakili Ketua Umum DPP HNSI Herman Herry.
Lydia juga mengingatkan kepengurusan baru agar segera melakukan konsolidasi organisasi sesuai tema Musda tahun ini, yakni ‘Solid, Bergerak, dan Berdampak’.
Ia meminta HNSI Sulsel memperkuat struktur organisasi hingga tingkat kabupaten/kota, kecamatan, ranting, dan kelompok nelayan agar program organisasi dapat berjalan lebih efektif.
“Saya melihat semangat yang luar biasa dari Pak Ketua. Dengan semangat, kerja sama, dan dukungan seluruh pengurus serta anggota, saya yakin HNSI Sulawesi Selatan akan semakin maju dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan nelayan,” ujarnya.
Sementara itu, Andi Iwan Darmawan Aras dalam sambutan perdananya sebagai Ketua HNSI Sulsel langsung menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Selatan.
Menurutnya, Sulsel sebagai provinsi maritim memiliki lebih dari 500 ribu nelayan yang terdiri atas sekitar 280 ribu nelayan tangkap dan lebih dari 220 ribu pembudidaya perikanan.
Di tengah potensi besar tersebut, sekitar 28 ribu nelayan masih hidup dalam kondisi miskin, bahkan sebagian masuk kategori miskin ekstrem.
“Kehadiran HNSI harus menjadi wadah perjuangan yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kita ingin memastikan nelayan mendapatkan perlindungan hukum, pendampingan, dan kemudahan mengakses program pemerintah,” kata AIA.
Selain persoalan kesejahteraan, ia juga menyoroti aspek keselamatan kerja nelayan. Menurutnya, nelayan menghadapi risiko tinggi saat melaut sehingga perlu dukungan informasi cuaca dan iklim yang lebih optimal.
Olehnya itu, AIA mendorong pengurus HNSI memperkuat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui program Sekolah Lapang Iklim dan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan.
“Keselamatan nelayan harus menjadi prioritas. Hasil laut yang kita nikmati hari ini berasal dari kerja keras para nelayan yang setiap hari mempertaruhkan nyawa di tengah lautan,” ujarnya.
Dalam masa kepemimpinannya, Iwan berkomitmen menjadikan HNSI sebagai jembatan antara nelayan, pembudidaya, petambak, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Ia juga menilai pemerintah perlu terus memperkuat dukungan terhadap sektor perikanan melalui bantuan alat tangkap, penerapan teknologi modern, hingga perluasan akses pasar agar produk perikanan Sulsel memiliki nilai tambah dan daya saing ekspor yang lebih tinggi.
Tidak hanya nelayan tangkap, Iwan juga memberi perhatian kepada pembudidaya dan petambak yang menurutnya masih belum mendapatkan dukungan maksimal dibanding sektor pertanian.
“Pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya menyangkut nelayan tangkap, tetapi juga para pembudidaya dan petambak yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan dan perekonomian daerah,” tutupnya.
Komentar