Bebani Postur APBD 2024, Komisi B DPRD Sulsel Minta OPD Mitra Kerja Segera Lunasi Utang

Muh Saddam
Muh Saddam

Rabu, 17 Januari 2024 09:18

Bebani Postur APBD 2024, Komisi B DPRD Sulsel Minta OPD Mitra Kerja Segera Lunasi Utang

Pedomanrakyat.com, Makassar – DPRD Sulawesu selatan melalui Komisi B, melakukan rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Adapun agenda rapat terkait evaluasi triwulan IV APBD tahun 2023. Berlangsung di Gedung Tower DPRD Sulsel, Selasa (16/1/2024). Dipimpin langusng Ketua Komisi B, Firmina Tallulembang.

Sedangkan dari OPD, hadir Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tanaman Pangan Holtikura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Serta, Biro pengadaan barang dan jasa, Badan Pendapatan Daerah, Balitbangda, Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Firmina Tallulembang mengatakan bahwa, temuan dalam hasil evaluasi terdapt beberapa OPD yang memiliki utang bermacam-macam.

“Hasil rapat terkait program dan juga pesoalan utang setiap OPD. Tadi beberapa OPD, totalnya variasi ada yang Rp6 miliar, Rp7, Rp2, juga Rp17 m. Tapi khusus kita di komisi B tidak, kalau banyak di Dinas PU,” kata politisi Gerindra itu, usai rapat.

Lebih lanjut ia menjelaskan, selain di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Dari hasil temuan evaluasi ada beberapa OPD yang memiliki utang dengam pihak lain baik kegiatan maupun proyek hingga puluhan miliar.

Adapun 4 OPD yang disebut masih memiliki utang sehingga perlu dilunasi adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tanaman Pangan Holtikura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

“Jadi, Dinas TPH-Bun utang Rp17 miliar, Perindustrian dan Perdagangan Rp7 miliar, kalau Dinas Koprasi UMKM Rp2 miliar lebih, sedangkan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Rp6 miliar lebih,” jelasnya.

“Ini udah jelas membebani (postur anggran 2024). Makanya tidak banyak anggaran di PU diprioritaskan untuk bayar utang,” sambung dia.

Oleh sebab itu, politisi asal Toraja itu ultimatum agara OPD terkait segera mencari jalan agar melunasi utang tersebut, hal tujuanya agar kegiatam dan program 2024 untuk masyarakat tidak terbebani.

“Bagaimana utang yang belum terbayar bisa terbayarakan di semua Dinas. Jadi utang nyebrang 2024, kegiatan sudah selesai tapi karena waktu mepet nyebrang pembayaran ke 2024,” tutur Firmina.

Disebutkan, kedepan kegiatan lebih banyak bersentuan ke kebutuhan masyarakat. Maka hal berkaitan utang secepatnya bisa Pemprov carikan solusi

“Langkah untuk menuntasi hutang? Tadi kan kita sudah kroscek ke BPKAD, jadi dituntaskan pembayarannya di 2024 ini. Tadi disampaikan kalau sudah terbit SPM dengan SP2D sudah pasti terbayar,” tukasnya.

 Komentar

Berita Terbaru
Daerah16 November 2026 20:03
Pemkot Parepare Perkuat Kerja Sama Pertanahan dan Pengembangan Infrastruktur Kendaraan Listrik
Pedomanrakyat.com, Parepare — Pemkot Parepare memperkuat kolaborasi antarlembaga melalui dua penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS). Itu berfok...
Metro16 November 2026 19:21
Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan Keuangan Rp8 Miliar di Hari Jadi Gowa ke-706
Pedomanrakyat.com, Gowa – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi ke-706 Kabupaten Gowa...
Politik16 November 2026 18:25
Calon Tunggal Ketua Golkar Gowa, Lukman B Kady Siapkan Konsolidasi hingga Akar Rumput
Pedomanrakyat.com, Gowa – Lukman B Kady berpeluang memimpin DPD II Partai Golkar Kabupaten Gowa setelah menjadi satu-satunya bakal calon yang mengem...
Metro16 November 2026 17:25
Gubernur Andi Sudirman Terima Penghargaan Menkes, Sulsel Lampaui Target Pencegahan Kusta
Pedomanrakyat.com, Jakarta – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menerima penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, ...