Bentrok Warga dan Aparat, DPRD Lutra Upayakan Solusi Sengketa Lahan

Nhico
Nhico

Minggu, 07 Desember 2025 18:26

Bentrok Warga dan Aparat, DPRD Lutra Upayakan Solusi Sengketa Lahan

Pedomanrakyat.com, Lutra – Rencana pembangunan Markas Batalyon Teritorial (Yon TP) 872 di Desa Rampoang, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara (Lutra), memicu konflik antara warga adat dan aparat TNI AD. Perselisihan tersebut berujung bentrokan pada Jumat, 5 Desember 2025.

Warga setempat menolak keras pembukaan lahan pembangunan markas karena mengklaim lokasi tersebut merupakan bagian dari tanah adat Kawu-Kawu yang telah dikelola secara turun-temurun. Mereka menegaskan tidak pernah ada musyawarah maupun proses pelepasan hak adat sebelum aktivitas pembangunan dilakukan.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan aset resmi milik provinsi yang telah dihibahkan kepada TNI AD untuk pembangunan Markas Yon TP 872 sebagai bagian dari penguatan pertahanan wilayah.

Ketegangan memuncak saat sejumlah warga berupaya menghentikan proses pembukaan lahan. Kericuhan tak terhindarkan setelah terjadi saling dorong antara warga dan personel TNI yang melakukan pengamanan di lokasi.

Ketua DPRD Luwu Utara, Husain, menyayangkan terjadinya bentrokan tersebut. Ia mengimbau semua pihak menahan diri dan tidak memperkeruh keadaan. “DPRD siap memfasilitasi penyelesaian masalah ini melalui dialog dan mekanisme hukum,” ujarnya.

Husain mengungkapkan DPRD Lutra telah menyurati Gubernur Sulawesi Selatan untuk meminta audiens guna mencari solusi atas polemik kepemilikan lahan di Desa Rampoang. Menurutnya, DPRD juga telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 1 Desember 2025 untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat dan memetakan duduk perkara.

Di sisi lain, Dandim 1403 Palopo, Letkol Inf Windra Sukma Prihantoro, membenarkan adanya insiden antara anggotanya dan warga. Ia menyebut situasi sempat memanas akibat adanya dugaan provokasi. Meski demikian, ia memastikan proses pembukaan lahan tetap berjalan dan telah mencapai sekitar tiga hektare. Pihaknya mempersilakan warga menempuh jalur hukum jika memiliki bukti autentik kepemilikan lahan.

Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, mengambil sikap hati-hati dengan tetap melanjutkan pembangunan sesuai keputusan pemerintah, sembari membuka ruang pembuktian bagi warga. Ia menegaskan penyelesaian harus berlandaskan hukum dan dokumen kepemilikan yang sah.

“Jika masyarakat memiliki bukti yang kuat, silakan tempuh jalur hukum. Pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya penggantian lahan atau kerohiman sepanjang dasar hukumnya jelas,” ujar Andi Rahim.

Namun demikian, Bupati memastikan proyek pembangunan Markas Yon TP 872 tetap berlanjut dengan berpedoman pada keputusan Gubernur Sulawesi Selatan serta arahan Kementerian Pertahanan.

 Komentar

Berita Terbaru
Daerah16 November 2026 20:03
Pemkot Parepare Perkuat Kerja Sama Pertanahan dan Pengembangan Infrastruktur Kendaraan Listrik
Pedomanrakyat.com, Parepare — Pemkot Parepare memperkuat kolaborasi antarlembaga melalui dua penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS). Itu berfok...
Metro16 November 2026 19:21
Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan Keuangan Rp8 Miliar di Hari Jadi Gowa ke-706
Pedomanrakyat.com, Gowa – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi ke-706 Kabupaten Gowa...
Politik16 November 2026 18:25
Calon Tunggal Ketua Golkar Gowa, Lukman B Kady Siapkan Konsolidasi hingga Akar Rumput
Pedomanrakyat.com, Gowa – Lukman B Kady berpeluang memimpin DPD II Partai Golkar Kabupaten Gowa setelah menjadi satu-satunya bakal calon yang mengem...
Metro16 November 2026 17:25
Gubernur Andi Sudirman Terima Penghargaan Menkes, Sulsel Lampaui Target Pencegahan Kusta
Pedomanrakyat.com, Jakarta – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menerima penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, ...