Pedoman Rakyat, Makassar – Sejumlah Legislator Kota Makassar mulai gelisah dengan langkah lamban yang ditempuh Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb dalam penanganan virus corona. Bagaimana tidak, Makassar kini telah menjadi pusat penyebaran Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan ditetapkan sebagai zona merah.
Data menunjukkan per hari ini Sabtu 11 April 2020, jumlah ODP di Makassar sebanyak 433 orang, PDP 152 orang, dan positif terjangkit corona sebanyak 110 orang.
Grafis ini mengkhawatirkan sejumlah pihak. Ketidak tegasan serta tidak terukurnya kebijakan pemerintah kota Makassar dianggap sebagai biang keladi melonjaknya persebaran corona.
Baca Juga :
Insiden penolakan jenazah pasien corona yang terjadi di dua lokasi berbeda menambah catatan hitam pemkot. Iqbal Suhaeb dianggap tidak responsif dalam memberi pemahaman kepada warga terkait protokol kesehatan penanganan Corona.
Pemkot juga dianggap menabrak kebijakannya sendiri. Di tengah anjuran physical distance atau jaga jarak, serta hindari kerumunan demi menekan persebaran covid-19, Pemkot justru melakukan pelantikan sejumlah pejabat eselon III dan IV termasuk lurah.
Wakil Ketua DPRD Makassar Nurhaldin NH menilai keputusan Pemkot melantik pejabat ditengah pandemi corona justru menabrak aturan sendiri. Nurhaldin meminta Pj Walikota untuk fokus melawan penyebaran corona, jangan malah membuat seremoni.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Makassar Supratman menyatakan dengan tegas insiden penolakan jenazah yang selama ini terjadi di Makasaar karena kurangnya sosialisasi dari pemkot dalam memberi pemahaman kepada warga terkait Covid-19.
“Saya pastikan pemerintah kota tidak pernah hadir di tengah-tengah masyarakat terkait antisipasi peristiwa tersebut. Baru pas udah kejadian, mereka kalang kabut,” terang Supratman.
Sorotan tajam juga datang dari Ketua Komisi D DPRD Makassar, Wahab Tahir. Ia berpendapat Pj Walikota belum mampu melakukan konsolidasi jajarananya di dalam melawan virus ini.
Wahab juga menganggap Pemkot belum bisa memanfaatkan potensi yang ada dan cenderung bergerak sendiri-sendiri. Seharusnya, kata Wahab, pemkot harus bersinergi baik dengan semua dinas terkait, berjalan beriringan di bawah komando Walikota untuk secara masif melakukan pencegahan agar virus ini tidak menyebar dengan cepat.
Anggota Badan Anggaran DPRD Makassar, Abdi Asmara menambahkan, pemerintah kota kurang perhatian dalam melihat kondisi di lapangan untuk penanganan pandemi covid-19. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah lesunya ekonomi rakyat.
Demikian juga disampaikan Anggota Komisi A, Azwar ST mengatakan pengambilan kebijakan harus memprioritaskan keselamatan nyawa warga. Ia meminta pemerintah sigap dan menindak tegas yang melanggar.
“Masih banyak yang mesti dievaluasi. Masih Tidak tegas. Buktinya sebelumnya sudah mengarahkan toko besar yang ramai pengunjung untuk tutup, eh sehari kemudian diralat lagi bisa buka tapi hanya setengah hari. Malah kalau buka sempit waktunya begitu orang malah akan tetap datang dan berdesak-desakan. Keselamatan Warga mesti diutamakan,” pungkas politisi PKS ini.
Komentar