Pedomanrakyat.com, Maros – Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, Andi Wandi Putra Bangsawan Patabai, S.STP., MM mengungkapkan bahwa terdapat 1.026 tenaga PPPK paruh waktu yang dialokasikan khusus untuk sektor pendidikan di daerah Maros. Namun dalam prosesnya, sejumlah dinamika terjadi di lapangan.
Beberapa nama yang sebelumnya terdata memilih mengundurkan diri karena alasan kesehatan maupun sudah bekerja di luar daerah. Hal ini membuat jumlah formasi sedikit berkurang, meski secara umum penempatan tetap berjalan.
“Kami drop semua sesuai pilihan mereka kemarin. Ada juga yang kami pindahkan karena sekolah tujuannya sudah penuh. Itu hanya sekitar 10 orang yang mengalami penyesuaian,” jelas Andi Wandi, Sabtu (11/10/2025).
Baca Juga :
Ia menyebut, pada 21 September lalu, pihaknya telah mengirim seluruh data PPPK ke pemerintah pusat untuk registrasi. Dengan demikian, para tenaga tersebut diharapkan segera mendapatkan NIP PPPK. “Bahkan kemarin tanda tangan berkas itu sampai ribuan lembar. Satu orang saja ada yang lima berkas,” ujarnya.
Lanjutnya, Dinas Pendidikan menekankan bahwa PPPK Paruh Waktu yang telah terdaftar akan ditempatkan sesuai sekolah pengabdian pertama mereka. Namun apabila kuota di sekolah tersebut penuh, maka dilakukan pemindahan ke sekolah terdekat. “Contoh yang disampaikan, seorang PPPK yang sebelumnya bertugas di SD Negeri 3 Maros bisa dipindahkan jika sekolah tersebut sudah penuh” ucap Andi Wandi
Ke depan, kata Andi Wandi, Dinas Pendidikan juga akan melakukan evaluasi terhadap PPPK yang tidak aktif atau tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. “Bukan hanya nama yang nyantol tapi tidak pernah masuk. Kalau ada yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, akan kami evaluasi,” tegasnya.
Andi Wandi mengungkapkan adanya rencana pemetaan tenaga pengajar berdasarkan zonasi atau radius kediaman, agar efisiensi biaya dan waktu bisa tercapai. Menurutnya, penempatan guru dekat rumah bisa memudahkan mobilitas dan mempercepat proses pembelajaran. Meski begitu, ia mengakui ada tantangan tersendiri dalam budaya kerja.
“Ada kelebihan kalau dekat rumah, tapi biasa ada juga budaya kalau semakin dekat malah semakin malas. Misalnya rapat jam 10, orang dari Parepare berangkat subuh. Tapi yang dekat kadang santai,” katanya.
Untuk tahap awal, rencana relokasi akan diberlakukan lebih dulu bagi kepala sekolah, kemudian secara bertahap ke guru TK, SD, dan SMP.
Salah satu kendala yang menjadi perhatian Disdik Maros adalah ketidaksesuaian alamat tempat tinggal dengan KTP. Hal ini penting dalam proses pemetaan dan relokasi.“Misalnya ada guru di Mallawa tapi alamat KTP-nya di Haji Banca. Atau KTP Pangkep tapi sebenarnya sudah tinggal di Maros. Ke depan kita ingin guru dan kepala sekolah memperbarui alamat sesuai domisili sebenarnya,” jelasnya.
Andi Wandi mengakui bahwa penataan PPPK Paruh Waktu dan pemetaan ulang sekolah bukan pekerjaan mudah. Namun ia memastikan proses tersebut akan dijalankan secara bertahap. “Berat sebenarnya, tapi kita mulai dulu dari kepala sekolah, baru nanti bertahap ke guru TK, SD, dan SMP. Kita ingin kesejahteraan mereka juga ikut membaik,” pungkasnya.
Komentar