Pedomanrakyat.com, Makassar – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra), Imanul Hakim, bersama Kepala KPP Pratama Watampone, Amran, menerima kunjungan kerja dan audiensi dari jajaran Pemerintah Kabupaten Bone.
Deputasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, yang didampingi oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bone, Muhammad Angkasa, serta jajaran Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kabupaten Bone di Kantor Wilayah DJP Sulselbartra.
Audiensi ini berfokus pada penguatan strategi bersama terkait pengawasan dan pemeriksaan perpajakan guna mengoptimalkan penerimaan pajak pusat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone.
Baca Juga :
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Imanul Hakim, menegaskan pentingnya kolaborasi data antara pusat dan daerah dalam mengukur potensi pajak secara presisi.
“Satu objek usaha, seperti hotel atau restoran, memiliki kewajiban perpajakan ganda baik untuk pusat maupun daerah. Oleh karena itu, sinergi pengawasan dan pertukaran data menjadi kunci. Kita tidak hanya mengandalkan laporan omzet secara langsung, tetapi juga mulai menerapkan pendekatan indikator operasional tidak langsung,” ujar Imanul Hakim.
Selain itu, penerapan indikator tidak langsung dalam pemeriksaan menjadi cara dalam menghadapi kendala keterbatasan pencatatan transaksi pada sektor perhotelan, restoran, dan hiburan. Estimasi omzet usaha dapat dihitung secara presisi melalui variabel pendukung.
Pendekatan Humanis dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Kegiatan penelusuran objek pajak dan pemeriksaan di lapangan disepakati untuk tetap mengedepankan iklim usaha yang kondusif.
Pengawasan bertujuan untuk menciptakan keadilan bertransaksi, membangun iklim investasi yang sehat, serta memastikan kemitraan pelaku usaha dapat memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Kabupaten Bone.
Untuk menjembatani perbedaan metode pengawasan (post-audit pusat dan pengawasan real-time daerah), kedua instansi berkomitmen menyelaraskan periode pemanfaatan data.
Ke depan, Kanwil DJP Sulselbartra bersama Pemkab Bone merencanakan program pendampingan teknis dan pelatihan metodologi perhitungan omzet bagi petugas lapangan.
“Kerja sama pengawasan dan pemeriksaan ini sangat krusial untuk meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Bone. Namun, kami menekankan bahwa penelusuran di lapangan harus dilakukan secara edukatif dan kondusif. Tujuan utama kita adalah membangun kepatuhan, menciptakan keadilan berusaha, serta memastikan potensi ekonomi daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bone,” tegas Andi Akmal Pasluddin.
Melalui audiensi ini, Kanwil DJP Sulselbartra dan Pemerintah Kabupaten Bone optimis kolaborasi pengawasan yang solid dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus menopang kemandirian fiskal daerah
Komentar