DPRD Luwu Utara Soroti Lambatnya Realisasi Kegiatan Publik

Nhico
Nhico

Kamis, 06 November 2025 09:37

DPRD Luwu Utara Soroti Lambatnya Realisasi Kegiatan Publik

Pedomanrakyat.com, Lutra – Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Karemuddin, menyoroti lambatnya realisasi kegiatan publik di daerah menjelang akhir tahun anggaran 2025.

Melalui unggahan di media sosialnya, Senin (3/11/2025), ia menilai banyak program pembangunan yang belum menunjukkan progres berarti, sementara anggaran perjalanan dinas sudah hampir terserap seluruhnya.

“Kegiatan publik yang menjadi harapan rakyat justru banyak tertunda. Pemerintah perlu lebih fokus agar manfaat pembangunan segera dirasakan masyarakat,” tulis Karemuddin.

Ia juga meminta evaluasi kinerja perangkat daerah serta mengingatkan pentingnya mengembalikan semangat aparatur pada prinsip dasar pelayanan publik.

“Kegiatan publik harus dipercepat, pengawasan diperketat, dan aparatur harus kembali pada prinsip melayani, bukan dilayani,” tegasnya.

 Komentar

Berita Terbaru
Olahraga29 September 2026 09:23
Wushu Porprov Sulsel Digelar di Bone, Kadir Halid Siapkan 9 Medali dan Perangkat Pertandingan
Pedomanrakyat.com, Makassar – Pengurus Provinsi (Pengprov) Wushu Indonesia (WI) Sulawesi Selatan (Sulsel) mematangkan persiapan menghadapi Pekan...
Ekonomi29 September 2026 08:26
Baru Setahun, Coklatana Raih Most Favorite Culinary Award 2026 untuk Kategori Premium Cake
Pedomanrakyat.com, Makassar – Coklatana, pelopor oleh-oleh khas Sulawesi berbasis cokelat, dan juga yang merupakan salah satu produk PT Agrinesi...
Politik29 September 2026 07:19
Ilham Ari Fauzi: Isu Ambang Batas 5 Persen Tak Goyahkan Langkah Kader PPP Maju di Pemilu 2029
Pedomanrakyat.com. Gowa – Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan, Ilham Ari Fauzi A Uskara, menegaskan isu kenaikan parliamen...
Politik28 September 2026 23:20
Soal Wacana Parliamentary Threshold 5 Persen, Ketum PPP Mardiono Pilih Fokus Benahi Struktur Partai
Pedomanrakyat.com, Gowa – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak ambil pusing soal wacana kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas par...