Pedoman Rakyat, Makassar – Komisi D DPRD Kota Makassar mendesak Wali Kota Makassar melakukan audit terhadap kinerja Dinas Sosial, khususnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Sebab banyak masyarakat yang mengeluh lantaran tidak terdata dengan baik dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT). Begitu pun dengan jenis bantuan lain.
“(TKSK) kinerjanya kurang maksimal dalam melayani masyarakat terkait pendataan itu sendiri,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar Fatma Wahyudin usai sidak Kantor Dinas Sosial, Rabu, (7/4/2021).
Baca Juga :
- Reses di Tamalanrea, Legislator NasDem Odhika Dengar Keluhan Warga Soal Lapangan Kerja dan Pendidikan
- Reses Pertama, Ketua Komisi D DPRD Makassar Ari Ashari Ilham Tampung Aspirasi Warga Tentang Air PDAM & Bansos
- Reses Anggota DPRD Makassar H. Syaiful di Rappokalling, Komitmen Kawal Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat
Fatma menanyakan soal pendataan yang dilakukan TKSK sebab banyak keluhan masyarakat yang tidak terdata sebagai penerima bantuan. Namun, kata dia, TKSK tak mampu memberikan penjelasan yang masuk akal.
Selain itu, Fatma menyebut Dinas Sosial tidak mengetahui aset bergerak dan aset tidak bergerak milik pemerintah kota.
“Ada beberapa item yang saya tanyakan mereka tidak tahu. jadi, saya minta pemerintah kota untuk menginstruksikan kepada inspektorat untuk melakukan audit,” sebutnya.
Berdasarkan sidak di lapangan, Fatma mengatakan bangunan Dinas Sosial saat ini sudah tidak representatif lagi digunakan sebab selalu terdampak banjir.
Sementara Dinas Sosial mengolah banyak data, ia mewanti-wanti data masyarakat yang sudah terkumpul tercecer atau rusak akibat banjir.
“Mungkin sebaiknya pemerintah kota bisa memperhatikan untuk diadakan rehabilitasi,” sebutnya.
Sementara, Anggota Komisi D DPRD Makassar Irmawati Sila mengatakan sidak tersebut merespon keluhan masyarakat terkait pelayanan Dinas Sosial yang tidak memuaskan.
Komentar