Fatmawati Rusdi Tegaskan Ranperda Propemperda 2027 Harus Tuntas Tepat Waktu

Muh Saddam
Muh Saddam

Sabtu, 21 November 2026 11:29

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Pedomanrakyat.com, Makassar – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan agenda penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027, di Gedung Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Kamis (19/11/2026).

Dalam rapat tersebut, DPRD Sulsel menetapkan 15 rancangan peraturan daerah (Ranperda) sebagai prioritas pembentukan regulasi daerah pada 2027.

Sebanyak tujuh Ranperda merupakan usulan inisiatif DPRD, sedangkan delapan lainnya merupakan usulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menegaskan bahwa Propemperda bukan sekadar daftar rencana pembentukan peraturan daerah atau dokumen formalitas tahunan.

Program tersebut merupakan instrumen strategis untuk menentukan arah pembangunan hukum daerah sekaligus mencerminkan komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah provinsi.

Ia berharap seluruh Ranperda yang telah masuk dalam Propemperda 2027 dapat diselesaikan pada tahun tersebut. Karena itu, setiap usulan harus memiliki kajian, urgensi, manfaat, harmonisasi, dan target penyelesaian yang jelas.

Fatmawati juga meminta seluruh perangkat daerah dan inisiator Ranperda agar segera menyiapkan naskah akademik, draf rancangan peraturan daerah, serta dokumen pendukung sejak awal tahun. Dengan demikian, proses pembahasan dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak mengalami penundaan.

“Kita semua tidak menginginkan Propemperda menjadi dokumen formalitas yang setiap tahunnya diulang tanpa penyelesaian. Maka untuk itu setiap Ranperda yang diusulkan harus jelas kajiannya, jelas urgensinya dan manfaatnya, jelas harmonisasinya, dan jelas target penyelesaiannya,” tegasnya.

Menurut Fatmawati, setiap regulasi yang dibentuk harus menjawab persoalan masyarakat, memberikan kepastian hukum dan perlindungan, serta mendorong kesejahteraan.

Ranperda juga perlu diuji berdasarkan manfaatnya terhadap peningkatan pelayanan publik, investasi dan penciptaan lapangan kerja, perlindungan lingkungan, serta kualitas pendidikan dan kesehatan.

“Peraturan daerah harus hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat, bukan menambah masalah baru. Peraturan daerah harus memberi manfaat nyata, memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Ia turut mengingatkan pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan seluruh tahapan pembentukan peraturan daerah, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, hingga penyebarluasan. Tahapan harmonisasi dan pelibatan masyarakat secara bermakna juga harus menjadi perhatian.

Fatmawati optimistis bahwa sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dapat mendorong seluruh Ranperda dalam Propemperda 2027 untuk diselesaikan tepat waktu dengan kualitas yang baik dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulsel, Saharuddin, dalam laporannya menjelaskan bahwa penyusunan Propemperda 2027 telah melalui proses inventarisasi, kajian, pembahasan, serta koordinasi atas berbagai usulan yang berasal dari pemerintah provinsi dan inisiatif DPRD.

Bapemperda juga telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Selatan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian kewenangan, substansi pengaturan, sinkronisasi dengan regulasi yang berlaku, serta keselarasan dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat dan daerah.

Saharuddin menegaskan bahwa penyusunan Propemperda dilakukan secara cermat agar regulasi yang dihasilkan benar-benar dibutuhkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami di Bapemperda saat ini lebih berhati-hati dalam menyusun Propemperda. Hal ini kami lakukan murni hanya untuk mendapat hasil yang lebih maksimal terhadap judul-judul Ranperda yang relevan untuk kita programkan pada tahun 2027,” kata Saharuddin.

Ia menambahkan, DPRD tidak ingin produk hukum daerah hanya menjadi dokumen tanpa manfaat nyata.

“Kita tidak ingin menghasilkan sebuah produk hukum yang hanya digunakan sebagai penghias lemari, namun kita inginkan Perda-Perda yang kita hasilkan dapat bermanfaat bagi kepentingan pembangunan daerah, perlindungan masyarakat, dan percepatan kesejahteraan,” lanjutnya.

Adapun tujuh Ranperda inisiatif DPRD yang masuk dalam Propemperda 2027 meliputi Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran; Pengutamaan Bahasa Indonesia, Pelestarian dan Perlindungan Bahasa Daerah;

Penyelenggaraan Aksi Konvergensi; Penyelenggaraan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Anggota DPRD; Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan; Fasilitasi Kekayaan Intelektual di Daerah; serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Sementara itu, delapan Ranperda usulan eksekutif terdiri atas Ranperda tentang Penyertaan Modal pada PT Sulsel Andalan Energi; Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menjadi Perseroan Daerah;

Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Agribisnis Provinsi Sulawesi Selatan; Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025–2029; Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah Sulawesi Selatan Syariah;

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026; Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027; serta APBD Tahun Anggaran 2028.

Melalui penetapan Propemperda tersebut, Saharuddin berharap pemerintah provinsi dan DPRD dapat menjaga koordinasi serta konsistensi dalam menyiapkan setiap rancangan regulasi.

Perangkat daerah pengusul diminta segera melengkapi dokumen pendukung, sementara alat kelengkapan DPRD dan anggota dewan pengusul diharapkan mematangkan naskah akademik serta draf Ranperda.

Setelah penetapan Propemperda, fokus selanjutnya adalah memastikan setiap tahapan pembentukan regulasi berjalan sesuai ketentuan, terkoordinasi, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, produk hukum daerah tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga menjadi landasan bagi pembangunan Sulawesi Selatan yang lebih terarah dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

 Komentar

Berita Terbaru
Metro21 November 2026 19:31
Makassar Skill Competition 2026, Munafri: Kita Siapkan Chef Lokal Bersaing di Panggung Dunia
Pedomanrakyat.com, Makassar – Melalui Makassar Skill Competition 2026, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, ingin mendorong lahirnya tenaga ke...
Metro21 November 2026 18:21
Gubernur Sulawesi Selatan Tetapkan UMP 2027 Rp4,23 Juta, Naik 7,98 Persen
Pedomanrakyat.com, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.233...
Otomotif21 November 2026 17:32
Kalla Toyota Hidupkan Lagi Gairah Slalom di Makassar, Hadirkan Dua Peslalom Nasional
Pedomanrakyat.com, Makassar – Gairah motorsport di Kota Makassar kembali mendapat ruang melalui ajang Agya GR Slalom bertema “Feel The Thr...
Metro21 November 2026 16:26
Wali Kota Appi Targetkan 1.005 RW Punya Bank Sampah, Investasi Keluarga Lewat Tabungan Emas
Pedomanrakyat.com, Makassar – Di tangan upaya Pemerintah Kota gencar mengedukasi pemilahan sampah, kini bisa menjadi sumber penghasilan tambahan...