Pedomanrakyat.com, Makassar – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar, Kasrudi, menyoroti rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang akan memangkas atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai kontrak Laskar Pelangi hingga pegawai PDAM Makassar. Evaluasi yang menjadi dasar kebijakan tersebut dinilai masih belum transparan.
“Saya perkirakan sekitar 1.000 pegawai yang akan terkena PHK, dengan rincian sekitar 400 pegawai PDAM dan 600 Laskar Pelangi dari berbagai dinas, bukan hanya Dinas Pendidikan,” ujar Kasrudi, Jumat (16/5/2025).
Baca Juga :
Kasrudi menilai kebijakan ini tidak sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang tengah berupaya menekan angka pengangguran di tengah kondisi ekonomi nasional yang sedang sulit.
“Ini bertolak belakang dengan semangat pemerintah pusat yang sedang gencar mencegah PHK. Tiba-tiba Pemkot malah menggelar PHK massal. Bagaimana nasib keluarga para pegawai yang terdampak?” ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses evaluasi pegawai kontrak, termasuk indikator penilaian dan langkah antisipasi yang akan diambil pemerintah daerah.
Komentar