Pedoman Rakyat, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah berharap proyek strategis nasional segera diselesaikan melalui perjanjian kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulsel dan Kejaksaan Tinggi Sulsel.
Perjanjian kerjasama tersebut selain dilakukan Kejati Sulsel dan BPN Sulsel juga dilakukan seluruh BPN dan Kejari se-Sulsel. Kerjasama ini untuk dinilai merupakan sebuah langkah awal dalam mendorong percepatan pembangunan, terutama seperti proyek-proyek strategis nasional yang ada di kabupaten kota se-Sulsel.
“Saya kira dengan MoU ini akan mempercepat langkah kita lagi. Terutama dalam rangka mendorong percepatan pembangunan Sulawesi Selatan. Kedepan dengan MoU ini akan lebih mudahkan langkah kita,” kata Nurdin Abdullah dalam sambutannya, di acara penandatanganan kerjasama antara BPN Sulsel dengan Kejati Sulsel, di Rujab Gubernur Sulsel, Kamis, (6/2).
Menurut, Nurdin Abdullah masalah tanah kerap terjadi hampir semua di proyek strategis baik Pemprov Sulsel maupun proyek nasional dan kabupaten kota.
“Karena masalah tanah selalu menjadi masalah klasik dalam proses pembangunan. Saya beberapa proyek strategis nasional kita itu bisa kita selesaikan dengan cepat itu karena kolaborasi kita,” jelasnya.
Menurutnya, kegiatan kerjasama ini tentu sangat membantu dalam proses pembebasan lahan proyek-proyek, apalagi ada empat proyek nasional seperti bendungan.
“Kami apresiasi Pak Kejati Sulsel dan Pak Kepala BPN Sulsel atas kegiatan ini, karena ini sangat penting sekali terutama bagaimana sinergitas antara BPN dengan Kejaksaan.
Baca Juga :
- Andi Sudirman Sulaiman Mesra Bersama Nurdin Abdullah Di Upacara Peringatan 17 Agustus.
- UPDATE Kasus Kasi Pidsus Kejari Palopo Peras Kadis, Kejati Sulsel: Kami Sudah Periksa, Tunggu Hasilnya
- Andi Sudirman Sulaiman-Ketua DPRD Ina Kartika Menangis di Paripurna Pemberhentian Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulsel
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Firdaus Dewilmar mengaku, Kejati Sulsel adalah bagian dari Pemprov Sulsel untuk mendukung dan membebaskan lahan dan membantu legalkan secara hukum.
“Kami ini adalah bagian dari pemerintah, tentu dengan kerjasama ini akan membuat mudah semua urusan pertahanan. Kejaksaan peran di legalitas secara hukum dan BPN membantu pembebasan dan pihak kepolisian dan TNI peran dalam keamanan,” pungkasnya. (zul)
Komentar