Pedomanrakyat.com, Shenzhen – Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang memperkuat komitmen kerja sama di bidang kehutanan melalui pertemuan bilateral yang berlangsung di sela-sela rangkaian the 2026 APEC Ministerial Meeting on Forestry (FTMM) di Shenzhen, Tiongkok, Senin (27/7/2026).
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, sementara delegasi Jepang dipimpin oleh Deputy Director-General of the Forestry Agency of Japan, Eiji Tanimura.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kemitraan yang selama ini telah terjalin di bidang kehutanan.
Baca Juga :
Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Jepang, khususnya melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), dalam berbagai program pengelolaan hutan berkelanjutan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat, serta pengelolaan mangrove untuk mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim.
Salah satu agenda strategis yang turut dibahas adalah pengembangan kolaborasi World Mangrove Center (WMC). Indonesia mendorong penguatan kemitraan dengan Jepang untuk mendukung pengembangan WMC sebagai pusat kolaborasi global dalam pengelolaan ekosistem mangrove, melalui riset, peningkatan kapasitas, pertukaran pengetahuan, serta pengembangan inovasi yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi salah satu hasil nyata dari kerja sama kehutanan Indonesia dan Jepang.
Selain itu, Indonesia juga menyampaikan sejumlah agenda prioritas lainnya, antara lain pengembangan kerja sama pengelolaan taman nasional melalui inisiatif Sister Park, penyelenggaraan Joint National Park Workshop, penguatan konservasi keanekaragaman hayati, serta perkembangan persiapan kerja sama konservasi satwa terkait rencana peminjaman komodo ke Jepang yang tetap mengedepankan ketentuan nasional dan standar internasional mengenai kesejahteraan satwa.
Kedua negara juga membahas penguatan kerja sama dalam pemberantasan pembalakan liar dan peningkatan perdagangan produk hasil hutan yang legal dan berkelanjutan, termasuk peningkatan dialog mengenai interoperabilitas Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) Indonesia dengan ketentuan legalitas kayu Jepang melalui Clean Wood Act.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Laksmi Wijayanti menegaskan bahwa Indonesia ingin memastikan kerja sama kedua negara berorientasi pada hasil yang konkret dan saling menguntungkan.
“Indonesia memandang penting agar kerja sama kedua negara difokuskan pada sejumlah hasil nyata, yaitu implementasi efektif dua proyek JICA, pengembangan kolaborasi World Mangrove Center, dukungan teknis untuk karbon hutan, pengembangan konsep Sister Park, serta implementasi kerja sama konservasi satwa liar yang berjalan dengan baik. Kami berharap koordinasi antara para pejabat dan instansi pelaksana kedua negara terus berlanjut sehingga berbagai inisiatif tersebut dapat diwujudkan menjadi kegiatan yang konkret dan saling menguntungkan.” ungkap Laksmi.
Menanggapi berbagai usulan kerja sama yang disampaikan Indonesia, Deputy Director-General of the Forestry Agency of Japan, Eiji Tanimura, menyampaikan harapannya agar kerja sama kehutanan antara Indonesia dan Jepang dapat terus diperkuat di masa mendatang.
“Kami berharap Indonesia dan Jepang dapat terus memperluas kerja sama di berbagai bidang kehutanan serta menjadikannya sebagai bagian yang semakin penting dalam kebijakan kedua negara. Tidak hanya melanjutkan kerja sama yang telah berjalan, kami juga berharap kolaborasi ini dapat berkembang ke lingkup yang lebih luas dan semakin mempererat hubungan antara Indonesia dan Jepang di masa depan.” ujar Eiji Tanimura.
Pertemuan bilateral ini menegaskan komitmen Indonesia dan Jepang untuk terus memperkuat kemitraan strategis di sektor kehutanan melalui implementasi berbagai program yang berorientasi pada hasil nyata.
Ke depan, kedua negara akan terus mendorong kolaborasi di bidang pengelolaan hutan lestari, konservasi keanekaragaman hayati, pengembangan World Mangrove Center, penguatan perdagangan produk hasil hutan yang legal dan berkelanjutan, serta berbagai inisiatif lain yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim global.
Komentar