Jabatan Wakil Menteri, Tjahjo Kumolo: Ya Sah Saja, Tergantung Beban Kerja dan Kepentingan Politik

Nhico
Nhico

Jumat, 07 Januari 2022 09:07

Presiden Jokowi, bersama para Wakil Menteri.(F-Int)
Presiden Jokowi, bersama para Wakil Menteri.(F-Int)

Pedoman Rakyat, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru saja menambah kursi jabatan Wakil Menteri Dalam Negeri. Hal ini, tota ada sepuluh kursi wamen yang masih kosong.

Terkait hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya dan Sekretaris Negera mempersiapkan rancangan Perpresnya untuk bisa ditandatangani oleh Presiden Jokowi, untuk posisi yang dianggap perlu olehnya.

“Soal kapan diisi dan siapa yang mengisi, itu hak prerogatif bapak presiden. Jangan dilihat kenapa masih kosong, semua tergantung bapak presiden kapan diisinya,” jelas Tjahjo seperti dikutip Jumat (7/1/2021).

Menurut politikus senior PDIP ini, semua jabatan wamen mutlak di tangan Presiden Jokowi. Dan keberadaannya sah saja.

“Ya sah-sah saja. Semua tergantung beban kerja kementrian dan kepentingan politik,” kata Tjahjo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menambah jabatan wakil menteri di struktur pemerintahan. Kali ini, Jokowi menambah posisi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri.

“Dalam memimpin Kementerian Dalam Negeri, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden,” demikian bunyi Pasal 2 ayat (1) sebagaimana dikutip Liputan6.com dari salinan Perpres, Rabu (5/1/2022).

Adapun Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.

“Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian,” bunyi Pasal 3.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (5), ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri antara lain, membantu menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian. Kemudian, membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian.

“Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara,” jelas Pasal 4.

 Komentar

Berita Terbaru
Metro23 Oktober 2026 23:25
Ketua TP PKK Makassar Ajak Kader dan Masyarakat Bergabung di Koperasi Konsumen Keluarga Sejahtera
Pedomanrakyat.com, Makassar – TP PKK Kota Makassar mengajak seluruh kader hingga masyarakat umum bergabung dalam Koperasi Konsumen Keluarga Seja...
Politik23 Oktober 2026 22:21
Ketua DPC Pinrang Muhtadin Titip Harapan ke Appi, Regenerasi-Kebangkitan Demokrat Sulsel di Pemilu 2029
Pedomanrakyat.com, Makassar – Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pinrang, Muhtadin, menaruh harapan besar kepada Munafri Arifuddin atau Appi un...
Politik23 Oktober 2026 21:27
AHY Apresiasi Ni’matullah, Sebut Setia Besarkan Demokrat Selama 22 Tahun
Pedomanrakyat.com, Makassar – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Jenderal Herman Khaeron menyampaikan apre...
Metro23 Oktober 2026 20:23
Melinda Aksa Buka Pameran UMKM dan Jambore HKG PKK Makassar
Pedomanrakyat.com, Makassar – Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, secara resmi membuka Pameran UMKM dan Jambore dalam rangk...