Kabar Baik! Seleksi PPPK Paruh Waktu 2025 Dimulai 22 Agustus: Catat Syarat, Prioritas, dan Skema Gajinya

Pedomanrakyat.com, Jakarta – Kabar baik bagi para tenaga non-ASN. Pemerintah akan membuka Seleksi PPPK Paruh Waktu 2025 mulai 22 Agustus 2025.

Skema baru ini, menjadi angin segar bagi ribuan pegawai honorer yang selama ini menantikan kepastian status kepegawaian.

Berbeda dengan PPPK penuh waktu, opsi paruh waktu dirancang lebih fleksibel dengan menyesuaikan kebutuhan instansi serta ketersediaan anggaran. Artinya, tenaga tambahan tetap bisa direkrut tanpa membebani belanja pegawai secara berlebihan.

Perlu dipahami, PPPK tetap bagian dari ASN non-PNS. Bedanya, jika PNS diangkat sebagai pegawai tetap, PPPK bekerja dengan perjanjian kerja yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi.

Dalam skema paruh waktu, jam kerja lebih singkat dengan hak dan kewajiban yang proporsional.

Aturan Penempatan PPPK Paruh Waktu

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan, penempatan PPPK Paruh Waktu sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan instansi pemerintah. Jadi, pegawai tidak bisa menentukan lokasi atau unit kerja sesuka hati.

Semua pegawai non-ASN yang sudah terdata wajib diangkat, selama memenuhi syarat jabatan yang tersedia. Hal ini sejalan dengan kebijakan percepatan penyelesaian status tenaga honorer yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah.

Kriteria dan Pelamar Prioritas

Seleksi kali ini memberi ruang lebih besar bagi pelamar prioritas PPPK, sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 15 dan 16 Tahun 2025. Ada tiga kategori utama:

1. Pegawai non-ASN terdaftar di database BKN dan masih aktif bekerja di instansi pemerintah.
2. Pegawai non-ASN yang belum terdaftar di BKN, namun sudah bekerja minimal dua tahun terakhir secara berkesinambungan.
3. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang datanya tercatat di Kemendikbudristek, khusus untuk pemenuhan tenaga pendidik.

Selain itu, pelamar yang pernah mengikuti seleksi CPNS atau PPPK 2024 namun belum lulus, tetap masuk prioritas pengangkatan tahun ini.

Skema Gaji PPPK Paruh Waktu 2025

Lantas, bagaimana dengan gaji? Berbeda dengan PNS yang mengacu golongan, gaji PPPK Paruh Waktu dihitung berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setempat. Jika gaji terakhir sebagai honorer lebih tinggi dari UMP/UMK, maka bisa menjadi acuan.

Besaran gaji dihitung secara proporsional dengan jam kerja. Contoh perhitungan di Jawa Barat:

Tunjangan dan Fasilitas PPPK Paruh Waktu

Meski statusnya paruh waktu, pegawai tetap berhak atas beberapa tunjangan ASN, seperti:

Selain itu, PPPK paruh waktu juga mendapatkan:

Harapan Baru bagi Pegawai Honorer. Dengan dibukanya skema paruh waktu, pemerintah berharap tenaga honorer tetap mendapat kepastian status sekaligus mendukung pelayanan publik tanpa membebani anggaran.

Seleksi PPPK Paruh Waktu 2025 ini pun disebut sebagai jembatan transisi menuju penyelesaian masalah tenaga honorer yang sudah lama menjadi sorotan publik.***