Kalau Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Terjadi, BEM UI Sebut Jokowi Membangkangi Konstitusi

Nhico
Nhico

Jumat, 04 Maret 2022 14:12

Presiden Jokowi. (F-INT)
Presiden Jokowi. (F-INT)

Pedomanrakyat.com, Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menentang konstitusi dan berada di luar hukum bila berkukuh memperpanjang masa jabatannya lebih dari 10 tahun atau 2 periode.

Sikap itu mereka sampaikan untuk menolak wacana penundaan Pemilu 2024 yang diwacanakan oleh beberapa ketum parpol belakangan ini.

“Jika kemudian hari masa jabatan presiden betul-betul diperpanjang dan melebihi ketentuan konstitusi, yaitu 10 tahun, pemerintahan Presiden Jokowi jelas berada di luar hukum dan membangkangi konstitusi,” kata BEM UI dalam keterangan resminya dikutip Jumat (4/3).

BEM UI menegaskan bahwa konstitusi yakni UUD 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia. UUD 1945 hadir sebagai bukti Indonesia tengah menjalankan konsepsi negara hukum.

Karenanya, mereka mempertanyakan Jika pemerintah dijalankan di luar konstitusi, seharusnya wajib mempertanyakan lagi konsepsi negara hukum republik ini.

“Apakah kita betul-betul negara hukum?” tanya BEM UI.

Lebih lanjut, BEM UI menilai hanya negara-negara yang jauh demokratis yang kerap memain-mainkan masa jabatan pejabatnya.

Mereka mencontohkan negara Guinea yang berujung pada kudeta militer ketika terjadi perpanjangan masa jabatan presiden.

BEM UI beranggapan bermain-main dengan agenda perpanjangan masa jabatan, sangat memungkinkan memicu lahirnya permasalahan-permasalahan yang lain.

“Semakin menimbulkan keadaan buruk seperti perpecahan dalam sistem pemerintahan dan masyarakat,” kata mereka.

Di sisi lain, BEM UI tak menerima pelbagai alasan yang kerap menjadi dalih pengusul wacana penundaan pemilu belakangan ini. Salah satunya mereka mengkritisi alasan pemilu ditunda karena pandemi Covid-19.

BEM UI menilai bila pemerintah khawatir terhadap penyebaran virus, semestinya memikirkan alternatif lain dalam mekanisme pemungutan suara yang lebih aman dan sehat.

“Bukan menunda pemilu dengan dasar-dasar yang lemah. KPU dapat belajar dengan negara tetangga, Filipina, yang berhasil menyelenggarakan pemilu secara digital dengan biaya yang lebih murah,” kata mereka.

BEM UI juga mengkritisi alasan penundaan pemilu karena masyarakat menghendaki perpanjangan periode. Mereka menegaskan bahwa dalih ini jelas tak berdasar. Hal ini lantaran, sampai saat ini belum ada publikasi resmi dari berbagai partai politik mengenai apakah benar mayoritas masyarakat Indonesia mendukung perpanjangan masa bakti presiden.

“Argumentasi nihil substansi ini akan menerabas konstitusi dengan menjual nama rakyat,” ujarnya.

Tak hanya itu, mereka juga mengkritisi biaya pemilu yang terlalu besar di tengah pemulihan ekonomi. Diketahui, KPU telah mengajukan rencana anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 sebesar Rp76,6 triliun. Meski angka ini telah merosot tajam dari 119 triliun yang menjadi usulan awal. Namun angka ini naik tiga kali lipat dibanding dana Pemilu 2019.

“Maka, sudah sewajarnya KPU dapat melaksanakan pemilu sesuai dengan anggaran pemilu untuk tahun 2024. Di sisi lain, pemilu secara digital dapat kembali dipertimbangkan sebab dapat menjadi upaya untuk meringankan anggaran,” kata mereka.

 Komentar

Berita Terbaru
Nasional22 November 2026 15:23
Tamsil Linrung Bongkar Paradoks SDA Indonesia, Negara Kaya tetapi Rakyat Belum Sejahtera
Pedomanrakyat.com, Medan – Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia telah membuat dua negara menjadi sangat ...
Metro22 November 2026 13:24
Mahmud Soroti Drainase Tersumbat Jelang Musim Hujan di Karampuang, Dorong Pemkot Susun Master Plan
Pedomanrakyat.com, Makassar – Persoalan drainase tersumbat hingga kanal yang tak kunjung dikeruk menjadi aspirasi warga Kelurahan Karampuang, Ke...
Politik22 November 2026 10:29
HUT ke-62 Golkar, Lukman Kady Siapkan Hadiah Umroh hingga 1.200 Paket Sembako Murah untuk Warga Gowa
Pedomanrakyat.com, Gowa – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Gowa menghadirkan pasar murah dengan menyediakan 1.200 paket se...
Metro21 November 2026 19:31
Makassar Skill Competition 2026, Munafri: Kita Siapkan Chef Lokal Bersaing di Panggung Dunia
Pedomanrakyat.com, Makassar – Melalui Makassar Skill Competition 2026, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, ingin mendorong lahirnya tenaga ke...