Pedomanrakyat.com, Maros– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mengawali rangkaian kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Maros untuk tahun perencanaan 2025. Senin (29/1/2024) dan dibuka secara resmi oleh Bupati Maros HAS Chaidir Syam yang didampingi Wakil Bupati Hj Suhartina Bohari.
Kecamatan Mallawa ditetapkan menjadi titik awal rangkaian pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan tahun 2024, dilanjutkan Kecamatan Camba dan Cenrana. Ditargetkan musrenbang untuk 14 Kecamatan di Kabupaten Maros akan tuntas pada 6 Februari 2024.
Bupati menuturkan, pelaksanaan Musrenbang ini dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan mengangkat tema “ “Percepatan Pembangunan Wilayah yang Berkualitas untuk Mewujudkan Pemerataan Wilayah”.
Baca Juga :
Sesuai dengan tema tersebut, Bupati Maros menyebutkan prioritas pembangunan 2025 adalah peningkatan produktivitas ekonomi berbasis potensi ekonomi wilayah.
“Untuk pembangunan ekonomi wilayah, maka konektivitas antar desa, kecamatan, kabupaten perlu kita lakukan. Karenanya kita punya sistem development,pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang telah dirintis kita tuntaskan,” jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, Musrenbang merupakan pelaksanaan tugas pemerintah daerah bekerjasama dengan kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat secara terpadu, guna menghasilkan rencana pembangunan tahunan daerah.
Bupati mengungkapkan, pihaknya terus berupaya memberikan perhatian pada pembangunan infrastruktur di wilayah Mallawa, Camba dan Cenrana Mulai awal menjabat hingga hari ini, sudah ada kurang lebih Rp50 miliar untuk Kecamatan Mallawa di pembangunan infrastruktur.
“3 tahun terakhir khusus Mallawa telah di anggarkan sekitar Rp31 miliar di Dinas PUPR. Juga tahun ini ada Rp. 19,5 miliar lagi untuk pembangunan jalan,” sebutnya.
Selanjutnya yang menjadi prioritas adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat secara inklusif. Peningkatan ketahanan ekologi, ketahanan bencana dan kelestarian lingkungan.
“…..yang paling terakhir ada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang berdampak pada pelayanan dan berbasis IPTEK. Maka dokumen RKPD yang kita susun benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkas Bupati.
Komentar