Pedomanrakyat.com, Palembang – Penyandang disabilitas di Provinsi Sumatera Selatan boleh bergembira hati. Sebab, Ditjen Dukcapil Kemendagri didukung Pemprov Sumsel serta Kantor Staf Khusus Presiden me-launching gerakan bersama pendataan disabilitas melalui pencetakan dokumen kependudukan KTP-el, Biodata, KIA dan akta lahir di halaman kantor Dinas Dukcapil Provinsi Sumsel, Palembang, Rabu (22/6/2022).
Dirjen Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan tujuan kick-off ke-9 pendataan disabilitas di Sumsel ini, selain untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) juga disertai pendataan ragam disabilitas.
Baca Juga :
“Pelayanan jemput bola bagi penyandang disabilitas menjadi sangat penting. Sebab saat ini semua pelayanan publik berbasis NIK, sehingga teman-teman disabilitas menjadi terbuka untuk akses pelayanan publik,” kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam sambutannya.
Dirjen Zudan menyatakan, semangat Dukcapil di seluruh Indonesia adalah pelayanan untuk semuanya, termasuk bagi penyandang disabilitas. “Tidak boleh ada penyandang disabilitas yang tertinggal tidak mendapat layanan dokumen kependudukan,” kata Dirjen Zudan.
Pejabat yang segera memasuki tahun ke-8 menjadi Dirjen Dukcapil itu menginstruksikan semua Dinas Dukcapil khususnya di wilayah Sumatera Selatan untuk menggelar layanan jemput bola sebagai layanan prioritas dan bersifat afirmatif alias tanpa diminta.
“Karena ada keterbatasan bagi penyandang disabilitas tidak bisa datang ke kantor Dinas Dukcapil. Ada yang tidak bisa bicara karena tunawicara, tidak bisa mendengar karena tunarungu,” kata Zudan.
Semangat ini terus digelorakan jajaran Dukcapil, dan Zudan berharap bantuan masyarakat serta para orangtua agar mau melaporkan ke Dinas Dukcapil terdekat bila ada anggota keluarga penyandang disabilitas.
Dirjen Zudan juga meminta dukungan para bupati-walikota di Sumsel agar juga menyediakan anggaran yang cukup untuk semua Dinas Dukcapil, dan bersedia menugaskan para ASN untuk melapor ke Dinas Dukcapil bila ada penyandang disabilitas di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.
“Inilah inti dari gerakan kerja bersama bagi penyandang disabilitas mulai dari Dinas Dukcapil ke Organisasi Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja serta masyarakat luas sehingga dari hulu ke hilir penyandang disabilitas bisa mendapatkan pelayanan terpadu di bidang adminduk, kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga penyediaan lapangan kerja,” tutur Zudan.
Gubernur Sumsel Herman Deru sebagai tuan rumah sedikit memuji Dirjen Dukcapil yang disebutnya selalu istikomah mengurusi pelayanan Adminduk.
“Pelayanan adminduk di tangan Pak Prof. Zudan selalu penuh inisiatif dan inovasi, salah satunya langkah besar negara membuka akses publik yang lebih besar bagi kaum disabilitas dengan menerbitkan dokumen kependudukan,” kata Gubernur Herman Deru.
Herman juga menyatakan komitmennya dalam menjalankan instruksi Dirjen Dukcapil agar menggerakkan setidaknya 4 OPD terkait, yakni Disdukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan layanan terpadu kepada kaum disabilitas.
“Perintah Pak Dirjen tentang pelayanan disabilitas mulai dari hulu ke hilir sudah kami pahami dan kami komitmen melaksanakan,” kata Herman Deru.
Sementara Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia yang juga penyandang tuna rungu, tak bosan mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo tentang komitmen pemerintah untuk memberikan lingkungan yang ramah bagi para penyandang disabilitas.
Angkie menyebutkan Presiden Jokowi telah meneken 7 Peraturan Pemerintah dan 2 Peraturan Presiden untuk meningkatkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas.
“Seluruhnya dalam semangat untuk terus meningkatkan kesetaraan, kesempatan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas,” kata Angkie Yudistia.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian senantiasa mendorong pelayanan disabilitas yang ringkas tanpa berbelit-belit.
Dengan begitu masyarakat, terlebih lagi kaum disabilitas akan mendapat kemudahan, kecepatan, keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan pemerintahan.
Komentar