Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi B DPRD Sulawesi Selatan mendorong percepatan penyelesaian berbagai kendala yang menghambat optimalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Logam.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga mencapai target Rp10 miliar.
Dorongan itu mengemuka dalam Rapat Kerja Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sulsel, Senin (15/6/2026).
Baca Juga :
Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Azizah Irma Wahyudiyati Irwan, mengatakan persoalan di UPT Logam telah berulang selama dua tahun terakhir dan membutuhkan langkah penyelesaian yang lebih cepat.
“Persoalan ini sudah berulang selama dua tahun. Selama ini kendalanya karena adanya masalah dengan pihak rekanan sehingga dinas belum bisa bertindak secara proaktif. Namun, kami meminta agar penyelesaiannya tidak harus menunggu pihak rekanan,” ujarnya.
Menurut Azizah, Komisi B juga menawarkan solusi dengan menghadirkan sejumlah dinas terkait untuk memberikan pendampingan teknis, khususnya dalam penanganan alat produksi yang membutuhkan pembukaan dan perbaikan.
Selain itu, DPRD mendorong pengadaan peralatan pendukung guna mengoptimalkan potensi PAD dari sektor perindustrian.
UPT Logam dinilai sebagai salah satu unit strategis yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
“Selama ini capaian PAD masih berada di kisaran 10 persen. Salah satu perhatian utama kami memang berada pada sektor perindustrian, khususnya UPT Logam, karena unit tersebut memiliki potensi besar dalam mendongkrak PAD daerah,” katanya.
Ia menjelaskan, persoalan UPT Logam telah beberapa kali dibahas bersama organisasi perangkat daerah terkait.
Mengingat fasilitas yang tersedia merupakan peralatan produksi berukuran besar dan bernilai strategis, seluruh alat tersebut harus segera difungsikan secara optimal.
“Target PAD ke depan juga perlu terus ditingkatkan. Jika sebelumnya berada di kisaran Rp1 miliar lebih, kini ditingkatkan menjadi sekitar Rp10 miliar. Salah satu sumber utama untuk mencapai target tersebut berasal dari optimalisasi UPT Logam,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sulsel, dr. Wiwi Elnangti Wijaya Jaya, mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi pihaknya berkaitan dengan belum rampungnya proses administrasi dan uji fungsi sejumlah alat produksi.
“Alat yang dibutuhkan untuk proses produksi sebenarnya sudah ada, tetapi hingga saat ini belum dapat dimanfaatkan. Hal ini berkaitan dengan temuan BPK sebelumnya. Dalam proses pengadaan ada tahapan administrasi yang harus dilalui, mulai dari kontrak, penerimaan barang, berita acara serah terima (BAST), hingga uji fungsi,” jelasnya.
Menurut Wiwi, penyedia belum menyelesaikan proses uji fungsi sehingga alat belum dapat digunakan secara resmi.
Akibatnya, aktivitas produksi di UPT Logam terhambat selama beberapa tahun terakhir.
“Ketika alat tidak dapat digunakan, kami pun tidak bisa melakukan produksi. Kondisi ini sudah berlangsung selama beberapa tahun dan menjadi kendala utama yang kami hadapi,” katanya.
Meski demikian, pihaknya tetap optimistis dapat memenuhi target PAD sebesar Rp10 miliar yang dibebankan kepada UPT Logam. Ia menyebut proses produksi telah mulai berjalan dan sejumlah pesanan masyarakat sudah dikerjakan.
“Produk pesanan sudah mulai dikerjakan. Namun, penagihan kepada pemesan belum dapat dilakukan karena seluruh proses administrasi masih berjalan,” ujarnya.
Wiwi menambahkan, salah satu fasilitas yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal ialah alat untuk proses pengerasan hasil coran.
Menurutnya, apabila seluruh peralatan pendukung dapat beroperasi, pencapaian target pendapatan akan lebih mudah direalisasikan.
“Insyaallah, apabila seluruh peralatan tersebut sudah dapat digunakan, hal itu akan sangat membantu dalam menggenjot pencapaian target pendapatan kami,” tutupnya.(**)
Komentar