Pedomanrakyat.com, Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar telah menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2024.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Makassar pada Selasa (27/5) tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wali Kota Makassar, Wakil Wali Kota Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham, serta sejumlah anggota DPRD dan undangan lainnya.
Baca Juga :
Dalam rapat tersebut, Panitia Khusus (Pansus) menyampaikan sejumlah poin penting terkait evaluasi LKPJ.
Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah kota selama tahun 2024.
“Rekomendasi ini merupakan hasil evaluasi terhadap kinerja pemerintah kota, dengan harapan mendorong peningkatan pelayanan publik, efektivitas program pembangunan, serta tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Ismail dalam keterangannya.
Ia juga berharap bahwa langkah ini dapat menjadi bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.
Langkah penyampaian rekomendasi oleh DPRD ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan visi pembangunan kota yang lebih baik.
“Semoga langkah ini menjadi bagian dari perbaikan berkelanjutan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar,” tutupnya.
Sementara, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau yang kerap disapa Appi mengaku akan menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi pansus.
“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas rekomendasi yang telah disampaikan oleh Panitia Khusus DPRD. Catatan strategis ini menjadi masukan penting dalam menyusun perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program pembangunan yang lebih baik ke depannya,” ungkap Appi.
Ia menegaskan, rekomendasi yang diberikan mencerminkan perhatian tinggi DPRD terhadap kinerja pemerintah serta menjadi bentuk dukungan legislatif untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan sesuai dengan visi “Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan”.(**)
Komentar