Pedoman Rakyat, Makassar — Ketua Komisi C bidang pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Abdi Asmara, menyoroti kinerja Pemerintah Kota Makassar dalam menangani pandemi corona atau Covid-19.
Abdi Asmara mengatakan, Pemkot kurang perhatian dalam melihat kondisi di lapangan.
Hal ini ia sampaikan saat rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan SKPD terkait yang membahas pergeseran biaya tak terduga untuk pencegahan Covid-19, di ruang banggar DPRD Makassar, Jumat, 3 April 2020.
Baca Juga :
“Apa yang dilakukan Pj Wali Kota Makassar?” tanya Abdi saat rapat Banggar.
“Kenapa dari partai politik yang turun ke lapangan untuk menyemprotkan disinfektan di berbagai kecamatan yang ada di Kota Makassar,” sambungnya.
Seyogyanya, menurut Abdi, pemerintah kota punya peran penting dalam mengantisipasi pandemi covid-19.
Ia juga menyinggung, di tengah pandemi pemerintah kota tak seharusnya melakukan pelantikan.
“Apabila pemerintah butuh anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk penyemprotan, itu boleh saja tetapi harus juga memikirkan masyarakat yang dirumahkan mereka. Mau makan apa kalau tidak bekerja,” ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah kota semestinya memperhatikan masyarakat yang telah dirumahkan, begitu pun dengan perusahan yang ditutup.
“Ini perlu juga penekanan kepada Pemkot untuk para pengusaha jangan sampai dengan adanya wabah pandemi ini dijadikan sebagai pemutusan hubungan kerja (PHK),” kata dia.
Abdi juga meminta kepada Pemkot untuk memaparkan secara detail tentang kebutuhan anggaran untuk mengantisipasi wabah pandemi Covid-19, disertai target serta tujuannya.
“Masih banyak masyarakat yang beraktifitas di luar rumah, sehingga pemerintah harus segera mengantisipasi hal tersebut untuk selalu menyampaikan kepada warga agar tetap berada di rumah,” paparnya.
Terakhir, Abdi meminta pemerintah kota untuk memungsikan kinerja para ASN dan aparat keamanan untuk bekerja.
“Menyampaikan ke masyarakat (soal edukasi Covid-19). Jangan nanti banyak korban yang berjatuhan baru mau turun,” pungkasnya.
Komentar