Komisi E DPRD Sulsel Minta Program Stop Stunting Tidak Tumpang Tindih dengan Daerah

Muh Saddam
Muh Saddam

Selasa, 25 November 2025 19:09

Rapat kerja Komisi E DPRD Sulsel Bersama Dinkes Sulsel dan Direktur Rumah Sakit.
Rapat kerja Komisi E DPRD Sulsel Bersama Dinkes Sulsel dan Direktur Rumah Sakit.

Pedomanrakyat.com, Makassar – Ketua Komisi E DPRD Sulawesi Selatan Andi Tenri Indah mendorong dinas kesehatan berkolaborasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan program Aksi Stop Stunting (ASS).

Andi Tenri Indah mengatakan, pelaksanaan stunting ASS kerap mengalami tumpang tindih dengan kegiatan pencegahan stunting yang dilaksanakan di daerah.

“Kami meminta dinkes berkolaborasi dengan pemerintah daerah, karena yang paling tahu data stunting itu daerah, khususnya program ASS itu,” ujar Andi Tenri Indah usai rapat bersama Dinkes Sulsel di ruang rapat paripurna DPRD Sulsel, Makassar, Selasa (25/11/2025).

Permintaan Ketua Partai Gerindra Gowa ini bukan tanpa alasan.

Berdasar hasil kunjungan Komisi E DPRD Sulsel ke beberapa daerah, banyak dinas kesehatan setempat tidak mengetahui adanya program stunting ASS.

“Kami pernah berkunjung ke Bantaeng, di sana aksi stuntingnya sudah selesai, mereka dinasnya di sana tidak tahu kalau ada program seperti ini dari provinsi,” jelas Andi Tenri Indah.

“Makanya itu, harusnya mereka kolaborasi, yang mana kegiatan stunting yang ditangani pemerintah daerah, yang mana aksi stunting provinsi. Supaya tidak tumpah tindih,” pinta Indah.

Di sisi lain, koordinasi aksi stunting antara Dinkes Sulsel dengam daerah penting dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

“Makanya penting koordinasi, komunikasi, perlu mappatabe sebelum Dinkes Sulsel turun terkait program ASS ini,” kata Tenri Indah.

Selain koordinasi, Komisi E DPRD Sulsel juga meminta Dinkes Sulsel mempertegas data soal sasaran program ASS.

Hal ini bertujuan agar Badan Anggaran DPRD Sulsel bisa menghitung pembiayaan program ASS pada setiap lokus. Mengingat, kasus stunting setiap tahun berkurang.

“Makanya ini kami mau mempertanyakan sebenarnya berapa sih setiap lokud? Karena itu, dia baru mau hitung. Karena anggaran yang di situ saya lihat cuma Rp10 miliar. Apakah kalau anggaran itu Rp10 miliar apakah kecil atau bagaimana se-Sulsel ini.

Hal yang sama disampaikan Anggota Komisi E dari Fraksi Golkar, Yariana Somalinggi.

Legislator asal Tana Toraja tersebut meminta Dinkes Sulsel mengevaluasi pelaksana stunting ASS.

“Tolong program ini kita evaluasi bersama agar betul-betul sasarannya tercapai. Banyak uang dipakai, tapi masyarakat banyak makan di situ, orang tua banyak makan bukan anak-anak,” kata Yariana dalam rapat dengan Dinkes Sulsel.

“Jadi saya mohon jangan kerja sendiri, kami ada di dapil, tolong disampaikan ke anggota dewan. Supaya uang ini tepat sasaran, jangan orangtua yang makan padahal anak-anak yang punya hak,” pungkas dia.

 Komentar

Berita Terbaru
Metro02 Februari 2026 19:24
Dukungan Gubernur Sulsel Antar Siswa SMAN 1 Bantaeng Raih Medali Emas di Ajang STEM Tailan
Pedomanrakyat.com, Makassar – Dukungan dan perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Su...
Metro02 Februari 2026 18:32
Munafri–Aliyah Kompak Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 Dibuka Presiden Prabowo
Pedomanrakyat.com, Bogor – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, kompak menghadiri Rapat Koordinasi Na...
Daerah02 Februari 2026 17:29
Produksi Padi Sidrap Naik Signifikan Sepanjang 2025, Nilai Ekonomi Tembus Rp4,5 Triliun
Pedomanrakyat.com, Makassar – Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Sulawesi Selatan merilis angka produksi padi Gabah Kering Panen (G...
Metro02 Februari 2026 16:36
Lukman B Kady Usul Pansus untuk Pastikan Hak Pemilik Lahan di Perum Perumnas BTP
Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan membahas status lahan d...