Mendagri Larang Kepala Daerah dan Anggota DPRD ke Luar Negeri

Nhico
Nhico

Selasa, 02 September 2025 15:49

Mendagri Larang Kepala Daerah dan Anggota DPRD ke Luar Negeri.
Mendagri Larang Kepala Daerah dan Anggota DPRD ke Luar Negeri.

Pedomanrakyat.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melarang Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan perjalanan dinas (perdinas) ke luar negeri.

Tito mengatakan, pelarangan dilakukan sebab Kemendagri melihat situasi dalam negeri saat ini, setelah aksi demonstrasi digelar di berbagai daerah mulai 25 Agustus 2025 lalu.

“Saya meminta untuk menunda semua keberangkatan, kepala daerah, DPRD, ke luar negeri,” tutur Tito usai Rakor Inflasi di Kantor Kemendagri, Selasa (2/9).

Dia menyebutkan, pejabat daerah yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri memang harus mendapatkan surat izin dari Kemendagri. Namun di situasi saat ini, menurut Tito, dia memutuskan untuk tidak memberikan pemberian izin tersebut.

“Nanti akan ada izin dari Kementerian Dalam Negeri bagi Kepala Daerah dan DPRD, semua saya tunda,” imbuh Tito.

 

 

 Komentar

Berita Terbaru
Ekonomi17 April 2026 11:48
Bursa Sajadah Hadir di Makassar, Mudahkan Warga Siapkan Kebutuhan Ibadah
Pedomanrakyat.com, Makassar – Kabar baik bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar. Bursa Sajadah, pusat perlengkapan haji, umrah, d...
Metro17 April 2026 08:02
Respon Rekomendasi DPRD, RSUD Haji Makassar Fokus Benahi Layanan Publik
Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memberikan apresiasi terhadap kinerja RSUD Haji Makassar dalam pembahasan...
Metro16 April 2026 23:24
Pendekatan Humanis Berbuah Hasil, PKL di BTP Bongkar Lapak Mandiri
Pedomanrakyat.com, Makassar – Penertiban puluhan lapak pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang poros BTP, Kecamatan Tamalanrea, Kamis (16/4/2026),...
Metro16 April 2026 23:03
Bahas LKPJ hingga Larut Malam, Komisi E Tegaskan Kesehatan Masyarakat Tak Boleh Dikompromi
Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi E DPRD Sulawesi Selatan menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel...