Pedoman Rakyat, Takalar – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi program Ayah Siaga di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, tujuan program ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keaktifan para suami dan calon ayah dalam membantu kaum ibu yang sedang hamil.
“Ini sangat bagus sekali, bagaimana melatih atau menyiapkan ayah yang istrinya sedang hamil supaya dia juga nanti ikut menyukseskan program kehamilan, kelahiran, sampai perawatan si bayi,”bebernya.
Baca Juga :
“Jadi nanti kalau sudah lahir bapaknya juga bisa bantu, bukan hanya ibu,” tutur Muhajir didampingi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Wakil Bupati Takalar Ahmad Dg. Se’re saat meninjau langsung kegiatan program Ayah Siaga di Desa Bontomarannu, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, Kamis 10 Juni 2021.
Ia juga turut mendorong agar program Ayah Siaga yang dilaksanakan di Desa Bontomarannu bisa disebarluaskan ke desa-desa lain di Indonesia. Hal tersebut diharapkan mampu mempercepat pencapaian target penurunan AKI dan AKB secara nasional.
Menurutnya, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 disebutkan, target AKI dapat diturunkan dari 305 menjadi 183 per-100 ribu kelahiran hidup dan AKB turun hingga 16 per-1000 kelahiran hidup pada tahun 2024.
“Fokus pemerintah saat ini selain untuk menurunkan angka stunting, termasuk juga kematian ibu dan balita. Kalau untuk angka stunting di Kabupaten Takalar sekarang sudah 13 persen artinya sudah di bawah target 2024 (14 persen), jadi 2024 nanti harus sudah 0,” tandasnya. Di samping itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun turut menanggapi keluhan bidan yang berasal dari salah satu kepulauan di Kabupaten Takalar yakni terkait minimnya sarana dan prasarana fasilitas layanan kesehatan khususnya untuk di pulau-pulau terpencil Provinsi Sulsel.
“Tadi sudah dijanjikan oleh Kepala BKKBN, nanti ada anggaran yang akan dialokasikan untuk itu. Di samping itu nanti saya akan bicarakan dengan Pak Menkes, siapa tau ada anggaran dari pusat,” terangnya.
Kendati demikian, ia menyatakan bahwa kewenangan tersebut berada di pemerintah provinsi.
Menurutnya, Dinas Kesehatan di provinsi harus memikirkan pemenuhan fasilitas layanan kesehatan termasuk yang ada di pulau-pulau terpencil itu.
“Saya pikir memang harusnya ada poliklinik apung atau perahu RS keliling yang bertugas untuk memberikan pelayanan, paling tidak layanan dasar kesehatan di masing-masing pulau terutama pulau-pulau terpencil yang jauh dari pusat fasilitas layanan kesehatan,” tutupnya.
Komentar