Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2025, Kamis (9/4/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi D tersebut dipimpin Ketua Komisi D Kadir Halid, didampingi Sekretaris Komisi Abdul Rahman, serta dihadiri anggota komisi dengan menghadirkan Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel.
Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Muhammad Sadar, menyoroti perbedaan signifikan antara target dan realisasi di beberapa titik layanan.
Baca Juga :
Ia mencontohkan capaian di Terminal Pinrang yang melampaui target hingga lebih dari 300 persen. Dari target sekitar Rp1,9 juta, realisasi justru mencapai sekitar Rp6 juta.
“Ini tentu capaian yang baik, tetapi perlu dilihat kembali bagaimana penentuan targetnya bisa jauh melampaui seperti itu,” ujar Sadar.
Sebaliknya, kondisi berbeda terjadi di Terminal Gowa. Dari target Rp45 juta, realisasi hanya sekitar Rp25 juta atau sekitar 55 persen.
“Artinya masih jauh dari yang diharapkan. Ini menunjukkan perlunya evaluasi dalam menetapkan target agar lebih realistis,” terangnya.
Selain terminal, Komisi D juga menyoroti retribusi sektor pelabuhan. Untuk Pelabuhan Penyeberangan Bira, target Rp1,5 miliar hampir tercapai dengan realisasi sekitar 98 persen.
Sementara itu kata Ketua fraksi NasDem Sulsel itu, pelabuhan pengumpan regional justru melampaui target hingga lebih dari 200 persen.
“Untuk restribusi pelayanan pelabuhanan, ada dua di sini saya perhatikan, pelabuhanan penyeberangan bira dari target Rp1,5 miliar tercapai hanya sekitar Rp1,4 miliar dan pelabuhan pengumpan regional target Rp98 juta tercapai Rp221juta,” beber Sadar.
Perbedaan capaian tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi agar perencanaan ke depan lebih terukur dan sesuai dengan potensi di lapangan.
Komisi D juga mempertanyakan belum dianggarkannya Pelabuhan Pattumbukan pada tahun 2025, yang justru baru muncul dalam perencanaan tahun 2026.
Selain itu, perubahan skema penggabungan target beberapa pelabuhan dinilai perlu kejelasan agar tidak mengaburkan potensi masing-masing.
Di sisi lain, Komisi D mendorong adanya penataan ulang penempatan pegawai di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dishub sesuai domisili. Langkah ini diharapkan dapat menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan.
Komentar