Pak Mendagri, ASN di Makassar Kian Mengkhawatirkan, Warga Terpaksa Sebar Ratusan Baliho-Spanduk

Editor
Editor

Selasa, 17 November 2020 18:28

Salah satu spanduk meminta ASN di Makassar harus netral
Salah satu spanduk meminta ASN di Makassar harus netral

Pedoman Rakyat, Makassar – Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Makassar sudah mengkhawatirkan menyambut pencoblosan pada 9 Desember tahun ini.

Terpaksa, ratusan baliho dan spanduk yang meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral di Pilwalkot Makassar, massif terpasang di sejumlah ruas jalan Kota Makassar.

Keresahan dari warga dengan cara meyebar baliho dan spanduk ini diharapkan agar Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga harus memberikan perhatian khusus.

Aksi ini lantaran netralitas sejumlah ASN kian mengkhawatirkan. Misalnya rekaman audio mirip suara Sekcam Ujung Tanah Andi Syaiful hingga video sejumlah ASN yang memfitnah salah satu kontestan Pilkada Makassar.

Imbauan dalam bentuk baliho dan spanduk itu disebar oleh warga yang tergabung lembaga Institut Kausa Demokrasi Indonesia (IKDI). Menurut

Direktur IKDI Hermawan Rahim, aksi ini sebagai bentuk pengawasan terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung di Kota Makassar.

Selain bersifat imbauan, kata Hermawan, pemasangan atribut tersebut untuk mengedukasi warga Kota Makassar bahwa ada sanksi tegas yang menanti bila ASN terbukti melanggar netralitas.

“ASN wajib tahu bahwa ada sanksi-sanksi jika terbukti tidak netral. Masyarakat juga punya kepedulian untuk melaporkan ASN yang tidak netral,” ucap Hermawan, Selasa (17/11/2020).

Sanksi ASN yang terbukti melanggar netralitas, sudah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

“Ada ancaman hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun bagi ASN yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta ikut terlibat dalam kegiatan yang mengarah kepada kegiatan kampanye,” jelas Hermawan.

Hermawan menambahkan, pihaknya sedang mengumpulkan sejumlah bukti-bukti oknum ASN yang diduga melanggar netralitas. “Beberapa hari ke depan kami akan lapor beberapa oknum ASN yang terindikasi tidak netral. Berkas dan buktinya sementara kami siapkan,” tutup Hermawan.

Sekadar diketahui, BKN sudah memberikan sanksi kepada 362 ASN karena melanggar netralitas dalam tahapan pilkada serentak 2020 di tanah air. Berdasarkan data pelanggaran netralitas ASN Pilkada 2020 per 5 November, 362 ASN yang melanggar itu sudah ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penjatuhan sanksi. (ian)

 Komentar

Berita Terbaru
Nasional01 Desember 2020 18:16
Rumah Mahfud Md di Pamekasan Madura Digeruduk Massa Berpakaian Busana Muslim
Tak hanya itu, terdengar seseorang dalam video yang menjelaskan jika video tersebut diambil di depan rumah Mahfud Md...
Politik01 Desember 2020 17:25
Tegas! Ketua Asosiasi RT/RW Se-Makassar Solid Dukung Danny-Fatma, Bukan yang “Omong Kosong”
Danny telah sukses menanam 'pondasi' terhadap keberadaan RT/RW saat memimpin Kota Makassar periode 2015-2019....
Politik01 Desember 2020 17:03
Emak-emak di Makassar Doakan Fatma Tegar Pasca Dilecehkan Pendukung Kandidat Lain
Sudah kelewatan sekali mi itu. Pelakunya mungkin tidak berpikir. Tidak punya kapang (mungkin) orang tua?...
Nasional01 Desember 2020 15:58
Bila Fadli Zon Masuk Kabinet Jokowi, Rocky Gerung: Terlalu Liar, Luhut Tak Bisa Kendalikan
Mungkin Jokowi beranggapan jangan Fadli Zon karena terlalu liar, bisa merambat ke semua bidang...