Pedomanrakyat.com, Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat paripurna penyampaian laporan reses masa sidang ketiga tahun 2024–2025.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Makassar, Supratman, berlangsung di ruang Paripurna Lantai 3 Gedung DPRD Makassar, Selasa (6/5/2025).
Dalam kesempatan itu, Supratman, menyampaikan bahwa hasil reses anggota dewan menemukan sejumlah persoalan penting yang kini menjadi perhatian masyarakat.
Baca Juga :
Terutama kata Supra, banyaknya kerusakan infrastruktur jalan, layanan kesehatan, dan banjir yang melanda beberapa wilayah di Makassar.
“Setelah masa paskah dan musim hujan, banyak infrastruktur terutama jalanan di perumahan dan pemukiman mengalami kerusakan. Ini perlu segera menjadi perhatian pemerintah kota,” terang Supra.
Selain infrastruktur, Supratman juga menyinggung masalah kesehatan, khususnya terkait iuran BPJS yang menurutnya memberatkan warga kurang mampu.
Ia mengatakan banyak masyarakat kesulitan membayar iuran sehingga perlu ada pendataan ulang penerima bantuan seperti PKH dan subsidi BPJS.
“Kita harus kembali mengidentifikasi warga yang benar-benar layak mendapatkan bantuan, agar tidak ada yang terabaikan dalam hal pelayanan kesehatan,” jelasnya.
Dirinya mengatakan bahwa isu banjir juga menjadi pembahasan penting dalam rapat tersebut.
Terutama di tiga kecamatan yakni Biringkanaya, Tamalanrea, dan Manggala disebut sebagai kawasan yang paling terdampak.
Supratman juga mengungkapkan bahwa solusi jangka panjang yang dibutuhkan adalah pembangunan waduk yang bisa dimaksimalkan.
“Ada usulan dari beberapa daerah pemilihan, khususnya Dapil 3 dan 4, agar dibangun waduk sebagai solusi mengatasi banjir di wilayah tersebut, terutama untuk menampung aliran air dari kawasan Goa,” terangnya.
Lebih lanjut ia menuturkan bahwa elevasi yang lebih tinggi di wilayah tertentu menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
Oleh karena itu, diperlukan studi teknis dan konsultasi lebih lanjut dengan pemerintah kota serta pengajuan ke kementerian terkait.
Komentar