Pedomanrakyat.com, Pinrang – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang, Hj. A. Sri Widiati A. Irwan, menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Imunisasi Zero Dose (IZD) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dipusatkan di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Selasa (5/5/2025).
Kegiatan ini dihadiri langsung Ketua Umum TP PKK Ny. Tri Tito Karnavian, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Ketua TP PKK Sulsel Ny. Naoemi Octarina Sudirman, serta Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.
Hj. Sri Widiati yang hadir didampingi Sekretaris TP PKK Kabupaten Pinrang Ny. Merry Wulandari mengungkapkan bahwa, Monev Imunisasi Zero Dose merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh anak mendapatkan hak dasar di bidang kesehatan, khususnya imunisasi.
Baca Juga :
Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana pemantauan dan evaluasi secara sistematis terhadap cakupan serta akses layanan imunisasi, terutama dalam mengidentifikasi anak-anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi dasar sama sekali.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan layanan imunisasi. Ini bukan hanya soal program, tetapi menyangkut masa depan generasi yang sehat dan berkualitas,” ungkapnya.
Dirinya melanjutkan, percepatan imunisasi melalui program ini diharapkan mampu menekan angka anak zero dose sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi sejak usia dini.
Pada kesempatan ini, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan bahwa, penanganan zero dose merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh elemen, mulai dari Dinas Kesehatan, pemerintah kecamatan dan desa, hingga kader PKK dan Posyandu.
Dirinya juga mendorong pelaksanaan imunisasi kejar (catch-up immunization) secara intensif sebagai upaya mengejar ketertinggalan vaksinasi pada balita.
Ketua Umum TP PKK, Ny. Tri Tito Karnavian dalam sambutannya menegaskan bahwa, setiap anak memiliki hak yang sama untuk hidup sehat melalui imunisasi lengkap, sehingga tidak boleh ada satu pun anak yang terlewat.
“Satu anak yang tidak diimunisasi adalah satu risiko bagi masa depan kita bersama,” tegasnya.
Selain itu, dirinya juga menekankan pentingnya pendekatan by name by address dalam menjangkau anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi, sehingga intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Dirinya berharap praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi seluruh daerah di Indonesia, sekaligus memperkuat peran PKK dalam mendukung program kesehatan lainnya, termasuk penanganan TBC dan penyakit menular.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat, sehingga masyarakat, khususnya anak-anak, mendapatkan layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan sebagai fondasi utama dalam menciptakan generasi yang sehat dan unggul.
Komentar