Pemkab Pangkep Luncurkan Penggunaan Kartu Kredit Bank Sulselbar, Pertama di Sulsel

Nhico
Nhico

Rabu, 13 Mei 2026 14:16

Pemkab Pangkep Luncurkan Penggunaan Kartu Kredit Bank Sulselbar, Pertama di Sulsel

Pedomanrakyat.com, Pangkep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel), meluncurkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk menunjang transaksi keuangan daerah. Pemkab Pangkep yang pertama menjalankan proyek percontohan kartu kredit pemerintah daerah melalui Bank Sulselbar.

Peluncuran berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Pangkep, Rabu (13/5/2026). Saat ini, tiga perangkat daerah telah mulai mengoperasikan kartu tersebut, yakni BKAD, BKPSDM, dan Badan Pendapatan Daerah.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa launching tiga perangkat daerah untuk menggunakan kartu kredit indonesia yang langsung dari Bank Sulselbar, jadi ini pilot project penggunaan kartu kredit yang langsung dari Bank Sulselbar, pertama di Sulsel,” ujar Kepala BKAD Pangkep Asri.

Pemkab Pangkep menargetkan seluruh perangkat daerah sudah beralih menggunakan KKI pada 2026 ini. Sebanyak 11 perangkat daerah tercatat telah merampungkan dokumen administrasi, sementara 18 instansi lainnya masih dalam tahap penyelesaian berkas.

“Insyaallah bulan depan akan bersamaan semuanya menggunakan Kartu Kredit Indonesia,” kata Asri.

Penggunaan instrumen ini menyasar belanja operasional, khususnya untuk pengadaan barang dan jasa serta belanja modal. Asri menekankan pentingnya komunikasi antara Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan bendahara agar penggunaan anggaran tetap sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

“Pengawasannya itu perlu komunikasi baik PA, PPTK, dan bendahara. Karena penggunaan Kartu Kredit Indonesia ini tidak boleh keluar dari DPA, perlu memang komunikasi terkait dengan pejabat-pejabat pengelola keuangan yang ada di perangkat daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pangkep Suriani menekankan KKI menjadi bagian dari percepatan digitalisasi transaksi daerah. Sistem ini diklaim memiliki tingkat keamanan yang lebih baik sekaligus meningkatkan efisiensi proses perjalanan dinas.

Menurutnya, sistem nontunai ini dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan transaksi secara manual. Pihaknya berharap langkah ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui mekanisme pembayaran yang lebih cepat dan akuntabel.

“Dengan diterapkannya KKI, diharapkan seluruh OPD dapat mengoptimalkan penggunaan instrumen ini sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga proses pengadaan maupun perjalanan dinas dapat dilaksanakan lebih tertib, efisien, dan transparan,” ucapnya.

 

 Komentar

Berita Terbaru
Metro22 November 2026 19:40
Letakkan Batu Pertama Masjid Resopa, Appi: Jadi Pusat Ibadah dan Pembinaan Generasi Qurani
Pedomanrakyat.com, Makassar – Membangun masjid bukan sekadar mendirikan bangunan fisik, tetapi juga menanam investasi akhirat sekaligus menjadi ...
Nasional22 November 2026 15:23
Tamsil Linrung Bongkar Paradoks SDA Indonesia, Negara Kaya tetapi Rakyat Belum Sejahtera
Pedomanrakyat.com, Medan – Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia telah membuat dua negara menjadi sangat ...
Metro22 November 2026 13:24
Mahmud Soroti Drainase Tersumbat Jelang Musim Hujan di Karampuang, Dorong Pemkot Susun Master Plan
Pedomanrakyat.com, Makassar – Persoalan drainase tersumbat hingga kanal yang tak kunjung dikeruk menjadi aspirasi warga Kelurahan Karampuang, Ke...
Politik22 November 2026 10:29
HUT ke-62 Golkar, Lukman Kady Siapkan Hadiah Umroh hingga 1.200 Paket Sembako Murah untuk Warga Gowa
Pedomanrakyat.com, Gowa – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Gowa menghadirkan pasar murah dengan menyediakan 1.200 paket se...