Pedomanrakyat.com, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mencatatkan capaian positif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB).
Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2023 ke tahun 2024.
Nilai indeks naik dari 74,21 (kategori BB) pada tahun 2023 menjadi 81,74 (kategori A) dengan predikat Memuaskan pada tahun 2024.
Baca Juga :
Langsung dari Jakarta pada hari ini, Rabu, 30 April 2025, Menteri PAN-RB menyerahkan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman sebagai bentuk pengakuan atas komitmen nyata dalam mendorong reformasi birokrasi di daerah, dengan Predikat Indeks Reformasi Birokrasi Tertinggi pada wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.
Pada Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,64% pada tahun 2024. Sedangkan pada Reformasi Birokrasi General, peningkatan signifikan pada capaian penilaian Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (91), Tingkat Digitalisasi Arsip (84,55), Indeks Reformasi Hukum (98,16), Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi (Level 5), Indeks SPBE (3,94) dan Arsiteketur SPBE (Level 3).
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, serta diperkuat melalui berbagai regulasi teknis di bawah koordinasi Kementerian PAN-RB.
Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel, Bustanul Arifin menyatakan bahwa peningkatan ini merupakan hasil sinergi antara pemangku kepentingan di kabupaten/kota se-Sulsel, perangkat daerah, ASN, serta dukungan penuh dari pimpinan daerah.
“Peningkatan indeks dari 74,21 menjadi 81,74 adalah bukti bahwa upaya kami di pemprov. sulsel dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas ASN berjalan pada jalur yang benar,” ujar Bustanul.
Capaian ini tak lepas dari berbagai inovasi yang dilaksanakan, termasuk Digitalisasi pelayanan publik berbasis e-government, Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Penguatan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelaksanaan merit system.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur – Wakil Gubernur, Andi Sudirman Sulaiman – Fatmwati Rusdi menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Ke depan, fokus akan diarahkan pada Program Asta Cita Presiden Prabowo dan reformasi birokrasi yang menyentuh aspek pelayanan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan investasi di daerah dengan pendekatan transformasi digital.
“Peningkatan nilai indeks Reformasi Birokrasi ini bukan sekedar angka, tetapi merupakan penanda bahwa birokrasi kita makin matang, responsif, dan profesional,” tutupnya.
Komentar