Pedoman Rakyat, Makassar – Pemerintah Kota Makassar telah memberi kelonggaran bagi pelaku usaha seperi mall untuk kembali beroperasi. Tetapi dengan syarat pengunjung yang masuk harus menyertakan kartu vaksin.
Namun, selama empat hari buka, sejumlah mall di Kota Makassar belum memberlakukan aturan tersebut kepada pengunjungnya. Seperti Trans Studio Mall dan Panakkukang Mall.
Pengunjung dengan bebas mengakses pusat perbelanjaan pusat yang berlokasi di Jalan Pengayoman tersebut.
Baca Juga :
Sama halnya dengan yang terjadi di Mal Trans Studio yang terletak di Jalan Metro Tanjung Bunga. Meski tanpak lengang, namun di lokasi tersebut juga sama sekali tidak terlihat petugas memeriksa kartu vaksin para pengunjung.
Para pengunjung yang masuk hanya dilakukan pemeriksaan dengan mengukur suhu tubuh menggunakan Thermometer Gun. “Untuk sementara tidak ada,” kata security di Trans Studio Mall, Senin (30/8/2021).
(Suasana di pintu masuk Mall Panakkukang Makassar. Pengunjung juga dibiarkan masuk tanpa menunjukkan keterangan sudah vaksin)
Diketahui, Pemkot Makassar mengeluarkan Surat Edaran Nomor :443.01/413/ S.Edar/Kesbangpol/VIII/2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Covid-19 di Kota Makassar
Meski PPKM Level 4 di perpanjang hingga 6 September 2021, lewat edaran tersebut Pemkot Makassar memberikan beberapa kelonggaran. Termasuk mall dan Tempat Hiburan Malam (THM) diizinkan buka hingga pukul 20.00 Wita.
Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir mengatakan, Kebijakan tersebut adalah keseriusan Pemerintah Kota Makassar dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kota Makassar.
“Tidak boleh kita mencurigai kebijakan pemerintah itu, dukung saja, karena mal itu tempat yang tertutup bukan tempat yang terbuka, pemeriksaan surat vaksin itu menandakan bahwa pemerintah betul-betul ingin memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19,” kata Wahab Tahir Senin (30/8/2021).
Legislator Partai Golkar ini kemudian berharap pihak pengelola mall yang belum mengikuti aturan tersebut dapat diberi edukasi agar bisa mendukung apa yang pemerintah telah tetapkan.
“Dalam persepktif kebijakan itu tidak boleh kita langsung menjatuhkan pinalti, ada yang namanya teguran, mengedukasi, jadi perspektifnya sekarang mengedukasi para pengelola Mal,” pungkasnya.
Komentar