Pedomanrakyat.com, Jakarta – Agenda hari kedua Kongres ke III Partai NasDem memasuki masa persidangan komisi-komisi. Dari komisi rekomendasi sendiri memunculkan sejumlah isu strategis untuk dikaji lebih dalam.
Anggota Steering Committee (SC) Kongres ke III Partai NasDem, Martin Manurung menyebutkan sedikitnya ada tiga isu besar yang disuarakan para kader NasDem antara lain terkait tata kelola bansos, penegakan hukum hingga sistem Pemilu.
“Yang pertama tadi disuarakan bahwa bansos yang seperti kita tahu bantuan sosial itu yang sudah digelontorkan sedemikian masif tapi ternyata di lapangan tidak efektif, tidak tepat sasaran dan sering kali diluncurkan bansos ini bersamaan dengan terjadinya event politik,” kata Martin, di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta Pusat, Senin (26/8).
Baca Juga :
Menurut dia rekan-rekan kader NasDem berharap melalui kongres kali ini dapat menyuarakan bahkan memerjuangkan agar bansos hanya diluncurkan pada saat keadaan darurat nasional seperti bencana dan kegawatdaruratan lainnya.
“Selebihnya jika itu terkait dengan program penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial maka lebih baik ditingkatkan, dirapihkan baik itu dari sisi data, tata kelola, dan lain sebagainya yang terkait dengan perlindungan sosial seperti jaminan sosial dan social safety net yang lainnya,” tambah dia.
Selain bansos kader NasDem juga menggaris bawahi persoalan penegakan hukum di Indonesia yang harus berlandaskan pada penegakan hukum itu sendiri bukan menggali kasus yang sudah sangat lama, namun memunculkan kecurigaan publik hanya menjadi alat penyanderaan politik.
Selain ingin hadirnya hukum sebagai Rule of Law bukan Law of The Ruler para peserta sidang komisi rekomendasi juga memberikan suaranya tentang peningkatan peran aparat penegak hukum dalam aspek pencegahan pelanggaran hukum.
Dalam sidang kali ini juga muncul usulan rekomendasi sistem pemilu legislatif yang membuka peluang kepada semua orang untuk bisa menjadi calon anggota legislatif dengan sistem kombinasi.
“Tapi yang diusulkan oleh kawan-kawan tadi mengemuka adalah bahwa ada persentase kursi di DPR yang dikontestasikan dan ada persentase kursi DPR yang memang ditentukan dengan sistem Party List,” kata dia.
Komentar