Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, mempertanyakan terkait ukuran penilaian kesejahteraan nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanana (DKP) Sulsel.
Hal tersebut disampaikan, Anggota Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, Heriawan, dalam rapat kerja program OPD mitra kerja, di ruang rapat Komisi, Jumat (31/1/2025).
Dalam kesempatan itu, Heriawan menyampaikan, apresiasi kepada DKP Sulsel soal adanya peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh para nelayan.
Baca Juga :
“Tapi pak kadis, kalau kita tinggal dekat dengan nelayan, mereka itu mengeluhkan soal biaya hidup sehari-hari. Jadi kita mau tahu bagiamana ukuran kesejahteraan itu,” kata Heriawan.
Olehnya itu, ia meminta penjelasan Kadis DKP Sulsel terkait bagaimana penilaiannya, sehingga dikatakan terjadi peningkatan kesejahteraan.
“Jadi jangan sampai yang meningkat kesejahteraanya ini pengusaha ikannya, nelayannya tetap menjerit,” bebernya.
Legislator Fraksi Demokrat Sulsel ini juga meminta kepada DKP Sulsel untuk menyampaikan daftar aset, baik yang memberi kontibusi terhadap PAD ataupun yang tidak.
“Bisa tidak diberikan data kepada kami soal aset dimiliki DKP yang dimanfaatkan dan yang tidak termanfaatkan. Siapa tahun aset yang tidak termanfaatkan ini bisa kita carikan solusinya sama-sama,” jelas Heriawan.
Terakhir, lanjut Wawan sapaan akrbnya Heriawan, berharap DKP Sulsel melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait agar mendapat suntikan anggaran dari pusat.
“Kondisi keungan kita di DKP Sulsel ini (sedikit), tentu harapannya bisa berkoordinasi dengan pusat, karena kita lihat di pusat porsi Anggarannya cukup tinggi,” ucapnya.
Sementara itu, Kadis Kelautan dan Perikanan Sulsel, Muhammad Ilyas, dalam rapat tadi menyebutkan bahwa, kesejahteraan nelayan meningkat yang diukur dari nilai tukar nelayan dari 111,49 persen tahun 2023 menjadi 111,92 persen tahun 2024, mengalami peningkatan 0,38 persen.
Kendati demikian, ia mengaku bahwa, untuk pendataan atau penilaian kesejahteraan nelayan itu merupakan kewenangan kementerian.
Lebih lanjutnya, Ilyas juga mengungkapkan bahwa, DKP Sulsel bersama kementerian terkait senantiasa melakukan koordinasi. “Jadi selalu dilakukan (omunikasi) setiap tahun pak, salah satunya itu ada bantuan dua skavator dari kementerian,” ungkap Ilyas.
“Tahun lalu juga kita dapat bantuan rumah ikan dari teman-teman di Pusat,” pungkasnya.
Komentar