Respon PDIP soal Prabowo Biayai Retret Pakai Duit Pribadi: Mengacaukan Tata Kelola Negara

Nhico
Nhico

Rabu, 30 Oktober 2024 21:03

Ilustrasi Gambar PDIP.(F-INT)
Ilustrasi Gambar PDIP.(F-INT)

Pedomanrakyat.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto menganggap tata kelola negara berpotensi menjadi kacau ketika acara pembekalan atau retret Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah dibiayai uang pribadi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Jadi kacau konteksnya,” kata Yulius melalui layanan pesan, Rabu (30/10).

Sebab, kata Fraksi PDI Perjuangan itu, langkah Prabowo membiayai pembekalan kabinet di Akmil Magelang memunculkan terjadinya pemberian uang dari pribadi ke instansi negara.

Misalnya, ujar Yulius, ada transaksi dari perorangan untuk penyediaan pesawat Hercules yang mengantar menteri ke Magelang.

“Berarti ada transaksi keuangan antara Presiden Prabowo dengan lembaga negara yang memfasilitasi acara tersebut seperti TNI AU yang menyediakan pesawat Hercules, Polri yang menyediakan pengawalan, TNI yang menyediakan Akmil, dan sebagainya,” ujar dia.

Menurut Yulius, Indonesia sudah memiliki aturan soal transaksi keuangan dengan lembaga negara atau pemerintah.

Dia mengatakan lembaga negara tidak bisa menerima imbalan dari perorangan atas jasa yang sudah dikeluarkan.

Yulius menilai praktik pembiayaan dari perorangan untuk acara bisa menjadi preseden buruk soal tata kelola pemerintahan.

 Komentar

Berita Terbaru
Ekonomi17 April 2026 11:48
Bursa Sajadah Hadir di Makassar, Mudahkan Warga Siapkan Kebutuhan Ibadah
Pedomanrakyat.com, Makassar – Kabar baik bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar. Bursa Sajadah, pusat perlengkapan haji, umrah, d...
Metro17 April 2026 08:02
Respon Rekomendasi DPRD, RSUD Haji Makassar Fokus Benahi Layanan Publik
Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memberikan apresiasi terhadap kinerja RSUD Haji Makassar dalam pembahasan...
Metro16 April 2026 23:24
Pendekatan Humanis Berbuah Hasil, PKL di BTP Bongkar Lapak Mandiri
Pedomanrakyat.com, Makassar – Penertiban puluhan lapak pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang poros BTP, Kecamatan Tamalanrea, Kamis (16/4/2026),...
Metro16 April 2026 23:03
Bahas LKPJ hingga Larut Malam, Komisi E Tegaskan Kesehatan Masyarakat Tak Boleh Dikompromi
Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi E DPRD Sulawesi Selatan menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel...