Sahroni Tegaskan Usulan Angket Kasus Rp349 T Masih Dibahas Internal

Nhico
Nhico

Kamis, 13 April 2023 09:18

Sahroni Tegaskan Usulan Angket Kasus Rp349 T Masih Dibahas Internal

Pedomanrakyat.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengatakan usulan penggunaan hak angket dalam kasus transaksi janggal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp349 triliun masih dibahas secara internal di fraksi-fraksi.

“Usulan teman-teman untuk angket terkait kasus tersebut masih tahap pembahasan di fraksi masing-masing. Tapi ada usulan untuk menggunakan hak angket bila laporan dari Menteri Keuangan tidak clear,” ujar Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4).

Lebih lanjut, ungkap Sahroni, Komisi III DPR RI pada masa sidang mendatang akan meminta penjelasan kembali terkait kasus Rp349 triliun dari 300 surat, serta perbedaan antara surat dengan Laporan Hasil Analisis (LHA). Dengan catatan jika laporan Menkeu dinilai belum tuntas.

“Nah, jadi antara dua ini mana yang LHA, mana yang hanya pemberian surat kepada Kemenkeu dari PPATK. Tadi juga Bu Menteri jelasin, ada yang diminta langsung dari Kemenkeu, ada sindikasi negatif yang dilakukan oleh transaksi tersebut. Jadi tidak semua harus terkait itu dari PPATK. Ada yang dari PPATK inisiatif sendiri melaporkan, ada yang permintaan dari Kemenkeu kepada PPATK. Jadi ini sudah ada titik terang, tapi belum final dan clear dari apa yang disampaikan oleh Bu Menteri,” sambung Bendahara Fraksi Partai NasDem DPR RI itu.

Dalam menanggapi usulan Ketua Komite TPPU Mahfud MD yang ingin membentuk satuan tugas (satgas), Sahroni menegaskan ia tidak setuju dengan usulan tersebut.

Pertimbangannya, saat ini telah ada Komite TPPU yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sama untuk melakukan pendalaman hasil transaksi yang ada di PPATK, sehingga pembentukan satgas dinilai hanya buang-buang waktu.

“Ini kan satgas baru diusulin oleh Ketua Komite TPPU. Tapi kita berharap satgas itu gak perlu, kan Komite sudah ada. Komite inilah yang dijadikan untuk pendalaman mana-mana yang akan menjadi pertanyaan sebenarnya dari hasil transaksi yang ada di PPATK. Jadi sebetulnya satgas gak perlu, itu buang-buang waktu. Karena sistemnya sama semuanya, ya buat apa? Lebih baik yang ada sekarang (Komite TPPU) dimaksimalin,” pungkasnya.

 Komentar

Berita Terbaru
Metro22 November 2026 19:40
Letakkan Batu Pertama Masjid Resopa, Appi: Jadi Pusat Ibadah dan Pembinaan Generasi Qurani
Pedomanrakyat.com, Makassar – Membangun masjid bukan sekadar mendirikan bangunan fisik, tetapi juga menanam investasi akhirat sekaligus menjadi ...
Nasional22 November 2026 15:23
Tamsil Linrung Bongkar Paradoks SDA Indonesia, Negara Kaya tetapi Rakyat Belum Sejahtera
Pedomanrakyat.com, Medan – Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia telah membuat dua negara menjadi sangat ...
Metro22 November 2026 13:24
Mahmud Soroti Drainase Tersumbat Jelang Musim Hujan di Karampuang, Dorong Pemkot Susun Master Plan
Pedomanrakyat.com, Makassar – Persoalan drainase tersumbat hingga kanal yang tak kunjung dikeruk menjadi aspirasi warga Kelurahan Karampuang, Ke...
Politik22 November 2026 10:29
HUT ke-62 Golkar, Lukman Kady Siapkan Hadiah Umroh hingga 1.200 Paket Sembako Murah untuk Warga Gowa
Pedomanrakyat.com, Gowa – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Gowa menghadirkan pasar murah dengan menyediakan 1.200 paket se...