Pedoman Rakyat, Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, kembali melaksanakan rapat paripirna pemandangan fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Perubahan tahun 2021.
Pemandangan Fraksi NasDem dibacakan oleh Mizar Roem. Ia menyampaikan beberapa hal terkait dengan Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021.
Pertama, Fraksi Nasdem menyampaikan apresiasi atas sikap tanggap pemerintah dengan merubah 3 (tiga) kali Peraturan Gubernur dengan perubahan parsial.
Baca Juga :
“Terutama untuk membiayai kegiatan yang telah selesai pada tahun anggaran 2020 yang justru dilakukan oleh para pengusaha kecil dan UMKM,” ujar Mizar, Kamis (9/9/2021).
Kedua, Dalam menyambut era normal baru khususnya dalam bidang Pendidikan, Pemprov Sulsel perlu melakukan persiapan terkait dengan pemberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) untuk wilayah dengan status PPKM level 1 hingga 3 sesuai dengan Inmendagri No. 37/2021.
Dimana, berdasarkan Inmendagri No.40/2021, hanya Kota Makassar yang berada pada PPKM level 4. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan sudah bias melakukan pembelajaran tatap muka.
“Apa langkah-langkah strategis Pemerintah Provinsi menghadapi PTM dalam waktu dekat ini,” ujar legislator NasDem ini.
Ketiga, Kami dari Fraksi Nasdem meminta penjelasan terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan yang realisasi PAD hanya mencapai 37,78 persen atau biasa dikatakan masih rendah.
Olehnya itu kata dia, Bagaimana peta jalan dan langkah-langkah strategis Pemerintah Provinsi mengantisipasi hal tersebut.
Selain itu, Fraksi NasDem sangat merekomendasikan pentingnya program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan padat karya agar prosesnya dipercepat.
“Jadi aset-aset provinsi yang menghasilkan PAD untuk dapat diefektifkan antara lain PPI Beba, Paotere, Lego-Lego, dan Baliroom CCC,” bebernya.
Selanjutnya keempat, Fraksi NasDem meminta strategi pelaksanaan kegiatan di lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menumpuk pada triwulan ke-3 dan ke-4 dan bagaimana strategi Pemerintah Provinsi menjaga pendapatan sehingga tercapai keseimbangan belanja.
“Kelima, Fraksi Nasdem meminta penjelasan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan PEN. termasuk realisasi fisik dan keuangan,” terang Mizar.
Keenam, Fraksi Nasdem melihat bahwa salah satu kebyakan perubahan belarya daerah adalah “Peningkatan Kapabilitas dan Keunggulan SDM Aparatur Serta Inovasi Dalam Pelayanan Publik”.
“Jadi, kami belum melihat adanya peta jalan, parameter dan indikator yang jelas dalam upaya pencapaian Nilai SAKIPA seperti yang ditargetkan oleh Pemenntah provinsi,” tuturnya
Lebih lanjut, Fraksi Nasdem meminta pula penjelasan strategi pelaksanaan kegiatan di lapangan sehingga Pemerintah Provinsi mampu mengawasi dan mengantisipasi pare staf OPD yang biasa menjadi penyebab adanya biaya tinggi atau bahkan mempersulit kegiatan
Ketujuh, Fraksi NasDem meminta penjelasan terkait peran dan BUMD dan juga bantuan pihak ketiga dan BUMN serta peran para komisans yang ditempatkan
Kedelapan, Fraksi NasDem meminta penjelasan terkait syarat-syarat pengalokasian dan penyaluran alokasi bantuan keuangan Pemenntah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 yang mencapai total anggaran sebesar 200 milyar rupiah.
Terakhir lesembilan, Fraksi NasDem menemukan beberapa hal penting untuk diklarifikasih dan dipercepat penanganan permasalahannya.
Komentar