Soal Dana Sharing BPJS Kesehatan, Komisi E DPRD Sulsel Siapkan Rapat Lanjutan Libatkan BPK-BPS

Muh Saddam
Muh Saddam

Jumat, 13 Februari 2026 20:09

Rapat Komisi E DPRD Sulawesi Selatan membahas Dana Sharing BPJS.
Rapat Komisi E DPRD Sulawesi Selatan membahas Dana Sharing BPJS.

Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kembali akan mengagendakan rapat kerja dana sharing Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Tahun 2026.

Dimana, rapat lanjutan nanti akan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mencari titik terang masalah dana sharing BPJS ini

Pasalnya, rapat kerja menindaklanjuti hasil kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri RI terkait regulasi dana sharing BPJS, Jumat (13/2/2026), belum mendapat titik temu.

“Kita ini sudah membuat undangan untuk menghadirkan dari BPK, untuk meminta penjelasan terkait ini dana sharing BPJS yang tidak terbayarkan di Kabupaten/Kota yang terkait dana sharing 2024-2025,” kata Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, usai rapat tadi.

Selain itu kata Indah, pihaknya juga akan melihat perjanjiannya MoU antara pemerintah kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),

“Dana sharing untuk kesehatan Itu ada yang 25 persen, ada yang 35 persen ada pula yang 40 persen, seperti Tana Toraja. Jadi disitu saya lihat ada kategorinya, makanya kita ini akan melanjutkan rapat berikutnya,” bebernya.

Dalam rapat lanjutan juga turut mengundang BPS juga, karena data masyarakat yang ada sekarang ada masuk di DTKS, tapi desilnya naik sehingga terhapus bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS-nya).

Desil sendiri merupakan sistem pengelompokan masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dimana di desil 1-2 mendapat bantuan dari pusat, desil 3-5 hanya mendapatkan KIS. Sementara desil 6-10 itu menengah atas atau tidak prioritas bansos.

“Banyak juga yang kami temukan di masyarakat itu sebenarnya belum bisa masuk desil 6, tapi dia tiba-tiba berada di desil 6,” terang legislator Fraksi Gerindra Sulsel ini.

“Padahal dia harusnya dia masih berada di desil 3, karena pendamping BPS ini kebanyakan tidak turun ke masyarakat, melihat langsung rumahnya. Sementara Desil itu BPS yang tentukan,” pungkasnya.

 Komentar

Berita Terbaru
Daerah16 November 2026 20:03
Pemkot Parepare Perkuat Kerja Sama Pertanahan dan Pengembangan Infrastruktur Kendaraan Listrik
Pedomanrakyat.com, Parepare — Pemkot Parepare memperkuat kolaborasi antarlembaga melalui dua penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS). Itu berfok...
Metro16 November 2026 19:21
Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan Keuangan Rp8 Miliar di Hari Jadi Gowa ke-706
Pedomanrakyat.com, Gowa – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi ke-706 Kabupaten Gowa...
Politik16 November 2026 18:25
Calon Tunggal Ketua Golkar Gowa, Lukman B Kady Siapkan Konsolidasi hingga Akar Rumput
Pedomanrakyat.com, Gowa – Lukman B Kady berpeluang memimpin DPD II Partai Golkar Kabupaten Gowa setelah menjadi satu-satunya bakal calon yang mengem...
Metro16 November 2026 17:25
Gubernur Andi Sudirman Terima Penghargaan Menkes, Sulsel Lampaui Target Pencegahan Kusta
Pedomanrakyat.com, Jakarta – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menerima penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, ...