Pedomanrakyat.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo membela Menteri Kehutanan Raja Juli soal kerusakan hutan di Indonesia. Dia menilai Raja Juli cuma kebagian cuci piring.
“Pak Menteri (Raja Juli Antoni) ini cuci piring, makanya saya bela. Makanya waktu diminta (Muhaimin Iskandar) tobat nasuha saya bela. Karena kejadian perusakan hutan ini, bukan satu tahun atau dua tahun. Setelah reformasi, hutan kita hancur,” kata Firman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Dia menilai, Raja Juli tidak bisa disalahkan secara sepihak atas kerusakan hutan saat ini. Firman mengingatkan kerusakan ekologis terjadi jauh sebelum menteri yang menjabat saat ini.
Baca Juga :
- Menhut Raja Juli Segera Cabut 20 Izin Pemanfaatan Hutan, termasuk di Daerah Banjir Sumatra
- Ungkit Arahan Presiden Prabowo, Raja Juli Tegaskan Tak Pernah Terbitkan Izin Penebangan Baru Sejak Jadi Menhut
- Bupati Menyerah Tangani Banjir, Mualem: Pemimpin Tak Boleh Cengeng, Letakkan Jabatan Jika Tak Mampu!
Lebih lanjut, Firman juga menyoroti kebijakan reforma agraria yang menurutnya turut berkontribusi terhadap kerusakan kawasan hutan dan memperburuk risiko bencana.
“Hentikan reforma agraria, ini juga salah satu penyebab kerusakan hutan kita,” jelasnya.
Dia kemudian menggambarkan rentannya kondisi geologis sejumlah kawasan di Indonesia. Firman mengaku merasakan langsung risiko tersebut ketika melintasi wilayah rawan longsor.
“Saya miris pak, jangankan yang di Sumatera, bahkan kami yang duduk di ruangan ini kadang-kadang takut waktu lewat Puncak takut ada tanah longsor, mau lewat ke mana takut ada jalan tiba-tiba putus seperti yang di Aceh,” ujarnya.
Firman menyebut peristiwa bencana di Sumbar, Sumut dan Aceh bisa menjadi alarm bagi semua pihak untuk fokus pada penyelamatan lingkungan. Dia menyayangkan masih adanya aktivitas pengangkutan kayu di tengah situasi krisis tersebut, meski dengan izin legal.
“Dalam situasi kondisi bencana sedemikian rupa masih ada yang mengangkut kayu, walaupun masih punya izin. Saya minta kepada pak menteri ditindak tegas. Kalau perlu dicabut izinnya karena mereka itu sense of crisis, itu pelecehan kepada negara. Pelecehan kepada rakyat yang ada di sana (Sumbar, Sumut dan Aceh)” katanya.

Komentar