Pedomanrakyat.com, Makassar – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Makasssar, terus mensosialisakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 73 tahun 20.
Di mana Permendagri tersebut mengatur tentang pencatatan minimal dua kata dengan maksimal 60 huruf termasuk spasi pada dokument kependudukan.
Kepala Disdukcapil Makassar, Muh Hatim mengatakan bahwa, pihaknya bekerjasama dengan Dharma wanita dam TP PKK Makassar selalu sosialisasi masalah administrasi kependudukan ini.
Baca Juga :
“Saya selalu tekankan kepada teman-teman yang mewakili Dukcapil agar menyisipkan materi Permendagri 73 tentang kaidah penulisan nama di dokument kependudukan,” jelas Hatim, Kepada Pedomanrakyat.com, Selasa (26/7/2022).
Misalnya kata Hatim, beberapa kegiatan dari Dharma wanita, PKK dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga ikut mensosialisasi masalah kependudukan.
Selain itu lanjutnya, kedepan Disdukcapil Makassar akan melakukan sosalisasi sendiri terkait Permendagri 73 tahun 2022 ini, untuk masalah kaidah penulisan nama.
“Kemungkinan kita akan lakukan di Kecamatan-kecamatan dengan RT/RW, nanti teknisnisnya menyusul insyaAllah,” tutur Hatim.
“Jadi kita masifkan ke masyarakat tentang ada peraturan baru di Dukcapil tentang kaidah penulisan nama yang baru. Na ini perlu disosialisasikan ke masyarakat,” tutupnya.
Komentar