Pedomanrakyat.com, Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, memimpin langsung penerimaan aspirasi mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar di Kantor DPRD Kota Makassar.
Pertemuan tersebut menjadi wujud komitmen DPRD Makassar dalam membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi masyarakat, khususnya terkait penguatan sektor pendidikan melalui pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang lebih tepat sasaran dan transparan.
Dalam forum dialog itu, mahasiswa HMI menyampaikan pernyataan sikap yang menyoroti pentingnya transformasi pengelolaan dana CSR perusahaan agar lebih berkontribusi terhadap pembangunan pendidikan di Kota Makassar.
Baca Juga :
Ketua DPRD Makassar, Supratman, secara langsung mendengarkan berbagai masukan dan tuntutan mahasiswa, sekaligus menegaskan bahwa DPRD akan mengawal persoalan tersebut agar mendapat perhatian serius dari seluruh pihak terkait.
Mahasiswa HMI menyampaikan lima poin tuntutan utama, di antaranya mendesak audit terhadap perusahaan yang dinilai belum memberikan kontribusi nyata bagi sektor pendidikan serta mendorong penuntasan angka anak putus sekolah di Kota Makassar.
Selain itu, HMI juga meminta adanya reformulasi anggaran pendidikan serta peningkatan transparansi pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan oleh Dewan Penanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Menanggapi hal tersebut, Supratman menegaskan DPRD Makassar akan segera mengambil langkah konkret melalui pemanggilan unsur terkait untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Langkah tersebut dinilai penting guna membahas solusi teknis dan memastikan seluruh aspirasi mahasiswa dapat ditindaklanjuti secara serius bersama pemerintah daerah maupun sektor swasta.
“DPRD Kota Makassar terbuka terhadap seluruh aspirasi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kepentingan pendidikan dan masa depan generasi muda. Ini akan menjadi perhatian serius untuk dibahas bersama pihak terkait,” ujar Supratman.
Ia juga memastikan aspirasi mahasiswa HMI akan menjadi prioritas DPRD Makassar untuk dikaji lebih mendalam bersama dinas terkait dan pihak perusahaan demi mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berkeadilan di Kota Makassar.
Pertemuan tersebut sekaligus menegaskan peran DPRD Kota Makassar sebagai jembatan aspirasi masyarakat dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, khususnya di sektor pendidikan. (*)
Komentar