Pedoman Rakyat, Makassar – Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin menanggapi tim transisi bentukan Wali Kota Makassar terpilih, Moh Ramdhan Pomanto – Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma). Menurut dia, berkomunikasi dengan tim transisi hal yang tak perlu dilakukan.
Ia merasa pertemuan dengan tim transisi tidak mendesak bagi dirinya. Saat ini ia hanya fokus bekerja jelang masa jabatannya sebagai penjabat sementara yang akan segera berakhir.
“Iya seperti yang saya bilang kemarin, kan tidak ada yang mendesak, karena toh ini kan sudah ditetapkan. Kewajiban saya, apa yang saya jalankan sudah pada batas akhir,” katanya usai divaksin kedua di Puskesmas Makkasau, Makassar, Kamis (28/1/2021).
Baca Juga :
Tak hanya itu, Rudy juga menanggapi wacana Danny-Fatma yang disebut bakal menghapus program pemerintah yang tidak sejalan dengan visi dan misinya.
Ia menyarankan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar bersama tim transisinya, fokus menjalankan program pembangunan yang telah disusun DPRD dan Pemkot Makassar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Yang penting poinnya itu adalah sebenarnya mereka mempersiapkan kalau sudah masuk apa yang mau dibikin, nah ini kan APBD sudah ada, kemudian jadi sudah siap rumusannya. Jadi kalau dia masuk sudah lalukan review, itu yang penting,” tambahnya.
Wali kota Makassar terpilih Danny Pomanto dan Ketua DPRD Rudianto Lallo saat bersama Tim Transisi
Rudy kemudian mengusulkan, agar program Pemkot Makassar yang saat ini tidak sejalan dengan visi misi Danny-Fatma bisa diganti dan atau dihapuskan pada APBD-Perubahan nanti.
Sehingga, tak perlu lagi ada perbincangan bersama Danny dan Fatma untuk membahas program yang akan dijalankan Pemkot Makassar ke depan.
“Jadi tidak perlu lagi ada diskusi. Adapun nanti dia masuk untuk melakukan perubahan, kalau melihat itu kurang mendukung dari sisi apa yang dia bayangkan. Di mana saluran penyalurannya ada di APBD Perubahan nanti,” tuturnya.
Ia juga mempersilakan jika Danny juga tidak akan melanjutkan program yang mungkin dianggap tidak baik. Namun kata Rudy, harus sesuai regulasi yang ada.
“Saya kira itu yang penting, review, supaya nanti APBD-P sudah punya bahan. Yang baik mau lanjutkan silahkan, yang dianggap tidak baik adalah kewenangan. Ada memang jalurnya,” tutup Kepala Dinas PUPR Sulsel ini.
Komentar