Terbongkar, 1.005 PNS Ketahuan Tidak Netral Saat Pilkada Serentak 2020, 667 Sudah Dijatuhi Sanksi

Nhico
Nhico

Selasa, 10 Agustus 2021 13:34

ilustrasi.
ilustrasi.

Pedoman Rakyat Makassar- Ribuan ASN atau PNS di Seluruh Indonesia ketahuan tidak netral saat Pilkada, hal ini berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menerima laporan, selama penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Data tersebut disampaikan dalam Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Negara 2020, yang salah satunya merangkum kegiatan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) yang dilakukan BKN melalui Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan dijadikan dasar dalam Indikator Kinerja PNS.

Sponsored by ADVERTNATIVE

“Seluruh pegawai ASN wajib menjaga netralitas, soliditas, dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada agar tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan,” tulis Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Negara 2020, dikutip Selasa (10/8/2021).

Berdasarkan laporan tersebut, terdapat 1.005 PNS yang dilaporkan melanggar netralitas pada PIlkada Serentak 2020. Sebanyak 727 di antaranya dinyatakan melanggar dan mendapat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Kemudian 667 PNS lainnya telah ditindaklanjuti Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan penjatuhan sanksi. Sebanyak 60 lainnya belum ditindaklanjuti, namun data kepegawaian PNS bersangkutan telah diblokir.

Pada Juni 2021, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga mengumumkan, berdasarkan data KASN sepanjang kampanye Pilkada 2020 lalu, ada 604 PNS yang melanggar aturan netralitas dan direkomendasikan dikenai sanksi oleh kepala daerah.

 Komentar

Berita Terbaru
Olahraga21 September 2021 17:09
Jadwal Piala Liga Inggris Dini Hari Nanti, Liverpool vs Norwich – Man City vs Wycombe
Pedoman Rakyat, Inggris – Pertandingan putaran ketiga Carabao Cup atau Piala Liga Inggris 2021-2022 akan digelar pada Rabu (22/9/2021) hingga Ka...
Nasional21 September 2021 17:05
7 Nama Calon Hakim Agung Disahkan DPR, Ini Orang-orangnya
Pedoman Rakyat, Jakarta – Rapat paripurna DPR RI mengesahkan 7 calon hakim agung (HCA) hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) d...
Nasional21 September 2021 16:51
Siap-siap, Penangkapan Ikan di Laut Akan Dibatasi lewat Sistem Kuota, Berlaku 2022
Pedoman Rakyat, Jakarta – Pemerintah akan membatasi penangkapan ikan di laut mulai 2022. Nantinya penangkapan ikan akan dibatasi menggunakan sis...
Nasional21 September 2021 16:10
Bela Warga, Brigjen Junior Kirim Surat Terbuka ke Kapolri hingga Panglima TNI, Isinya Mengejutkan
Pedoman Rakyat, Makassar – Irdam XIII/Merdeka Brigadir Jenderal Junior Tumilaar secara mengejutkan mengirimkan surat terbuka kepada Panglima TNI...