Suhartina mengatakan, beberapa program prioritas seperti stunting dan penanganan kemiskinan memiliki kaitan yang erat. Jika keduanya ditarik benang merah maka akan bermuara pada penurunan angka kemiskinan.
“Meski sulit, tetapi bukan hal yang tidak mungkin target kita tentang angka kemiskinan di Maros bisa zero kasus. Target maksimal akan memicu kita bekerja ekstra, untuk itu kita berharap ada input dari tiap OPD terkait RPKD yang sudah disusun ini,” katanya.
Baca Juga :
Percepatan penanggulangan kemiskinan sebut Suhartina, memerlukan langkah-langkah penajaman. Penajam yang dimaksud meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program monitoring dan evaluasi, serta efektivitas anggaran.
“Program-program yang dirumuskan harus mengarah pada kebijakan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan,” bebernya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, Andi Davied Syamsuddin menjelaskan, RKPD merupakan sebuah dokumen yang intinya adalah penuntasan kemiskinan di Kabupaten Maros. Angka kemiskinan di Maros pada 2020 berada di angka 9,74% atau sekitar 34620 jiwa, 2021 berada di angka 9,57% atau 34110 jiwa, hingga 2022 sebesar 9,43 atau 33900 jiwa.
“Dokumen ini akan dirujuk oleh stakeholder untuk menyusun intervensi program penetasan kemiskinan. Angka kemiskinan di Maros memang benar terus menurun tetapi tidak signifikan,” sebutnya.
Menurutnya, dalam menyusun program, yang harus dikedepankan adalah lokus dan fokus. Untuk itu perlunya berpedoman pada data, beberapa wilayah prioritas penanganan miskin ekstrim dan Stunting berada di 7 wilayah.
“Diantaranya, Bontoa sebanyak 2897 jiwa, Bantimurung 2514 jiwa, Tanralili 2018, dan Maros Baru 1972 jiwa. Selanjutnya ada Turikale 1476 jiwa, Mandai 1434 jiwa, dan Marusu 1363,” sebutnya.
Komentar