Pedomanrakyat.com, Makassar – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat tata kelola Bank Sulselbar agar mampu menjalankan fungsi intermediasi secara efektif, sehat, dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Selatan di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Sulsel, Jalan A.P. Pettarani, Makassar.
Fatmawati menyampaikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan atas pelaksanaan pemeriksaan kinerja yang dinilai penting dalam memastikan peran strategis Bank Pembangunan Daerah bagi pembangunan ekonomi daerah.
Baca Juga :
Menurutnya, Bank Sulselbar tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit produktif dan penghimpunan dana masyarakat.
Ia juga mendorong Bank Sulselbar terus menghadirkan inovasi produk dan layanan keuangan yang lebih adaptif, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat.
“Rekomendasi BPK ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan daya saing Bank Sulselbar,” ujar Fatmawati.
Sementara itu, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, menjelaskan pemeriksaan kinerja dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
BPK mencatat sejumlah capaian positif Bank Sulselbar, antara lain penerapan standar keamanan informasi ISO 27001:2022, pembentukan Security Operation Center (SOC), keterbukaan informasi produk Dana Pihak Ketiga (DPK), serta penerapan konsep three lines of defence dalam penyaluran kredit produktif.
Namun demikian, BPK juga merekomendasikan penguatan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber, peningkatan efisiensi penghimpunan DPK, serta perbaikan kualitas kredit untuk menjaga profitabilitas dan menekan rasio kredit bermasalah (NPL).
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel sekaligus Komisaris Utama Bank Sulselbar Jufri Rahman, serta Direktur Utama Bank Sulselbar Yulis Suwandi beserta jajaran direksi.
Komentar