Bahas Pengangkatan PPPK, DPRD Palopo Gelar RDP Bersama Forum Honorer

Nhico
Nhico

Selasa, 11 Februari 2025 20:02

DPRD Palopo Gelar RDP Bersama Forum Honorer.
DPRD Palopo Gelar RDP Bersama Forum Honorer.

Pedomanrakyat.com, Palopo – Ratusan tenaga honorer di Kota Palopo kembali turun ke jalan dengan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Palopo, Senin (10/02/2025).

Mereka menuntut kepastian terkait pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta mempertanyakan nasib tenaga honorer berstatus PPPK paruh waktu.

Dalam aksi tersebut, para tenaga honorer menyampaikan aspirasi terkait proses pengangkatan PPPK, termasuk kejelasan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) serta kepastian hukum yang menjamin masa depan pekerjaan mereka di pemerintahan.

Menanggapi tuntutan ini, Ketua DPRD Palopo, Darwis, menyampaikan pihaknya masih menunggu keputusan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait penerbitan NIP bagi tenaga honorer berstatus PPPK paruh waktu.

“Terkait status PPPK di Kota Palopo, kami masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat mengenai penerbitan NIP bagi tenaga honorer yang telah lulus seleksi,” ujar Darwis.

Ia juga memastikan, anggaran untuk tenaga honorer telah dialokasikan dan akan segera disalurkan ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Anggaran sudah kami siapkan dan akan disalurkan ke OPD masing-masing. Untuk penerbitan NIP, BKN Pusat dijadwalkan mengeluarkannya pada Juni 2025,” tambahnya.

Darwis mengimbau tenaga honorer agar tetap bersabar menunggu keputusan pemerintah pusat terkait status mereka. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.

“Saya meminta tenaga honorer untuk bersabar. Keputusan ini bukan sepenuhnya di tangan kami. Kami masih menunggu arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait status tenaga honorer,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Forum Tenaga Honorer Kota Palopo, Ahmad, mengungkapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) telah didistribusikan ke masing-masing OPD.

Langkah ini merupakan bagian dari persiapan untuk memastikan anggaran bagi tenaga honorer tersedia dan tidak mengalami perubahan sebelum masuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

“RKA sudah diturunkan ke masing-masing OPD, dan tidak akan ada perubahan sebelum masuk dalam pembahasan APBD Perubahan,” kata Ahmad.

Ahmad juga menegaskan, pihaknya akan terus mengawal perkembangan kebijakan ini serta menjaga komunikasi dengan tenaga honorer terkait hasil pertemuan dengan DPRD Palopo dan langkah-langkah selanjutnya dalam proses pengangkatan PPPK.

 Komentar

Berita Terbaru
Daerah16 November 2026 20:03
Pemkot Parepare Perkuat Kerja Sama Pertanahan dan Pengembangan Infrastruktur Kendaraan Listrik
Pedomanrakyat.com, Parepare — Pemkot Parepare memperkuat kolaborasi antarlembaga melalui dua penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS). Itu berfok...
Metro16 November 2026 19:21
Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan Keuangan Rp8 Miliar di Hari Jadi Gowa ke-706
Pedomanrakyat.com, Gowa – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi ke-706 Kabupaten Gowa...
Politik16 November 2026 18:25
Calon Tunggal Ketua Golkar Gowa, Lukman B Kady Siapkan Konsolidasi hingga Akar Rumput
Pedomanrakyat.com, Gowa – Lukman B Kady berpeluang memimpin DPD II Partai Golkar Kabupaten Gowa setelah menjadi satu-satunya bakal calon yang mengem...
Metro16 November 2026 17:25
Gubernur Andi Sudirman Terima Penghargaan Menkes, Sulsel Lampaui Target Pencegahan Kusta
Pedomanrakyat.com, Jakarta – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menerima penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, ...