Pedomanrakyat.com, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Abdul Hafid, di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (26/3/2025).
Pertemuan ini membahas peran penting data dalam perencanaan pembangunan serta kolaborasi antara Pemkot Makassar dan BPS dalam menyediakan statistik sektoral yang akurat.
Dalam pertemuan ini, Munafri menegaskan pentingnya validasi data sebagai dasar pengambilan keputusan di tingkat pemerintah. Ia menekankan bahwa data yang tidak akurat dapat mengarah pada kebijakan yang tidak efektif.
Baca Juga :
“Kita harus berbicara menggunakan data yang valid. Jangan sampai metodenya bagus, tetapi sumber datanya tidak akurat. Oleh karena itu, pemerintah kota akan bekerja sama dengan BPS untuk memastikan kualitas data yang digunakan dalam pembangunan,” kata Munafri.
Ia juga menyebutkan bahwa data dari BPS nantinya akan diturunkan hingga tingkat kelurahan dalam bentuk “Kelurahan dalam Angka”. Dengan adanya data ini, setiap kelurahan dapat memiliki informasi yang lebih detail untuk mendukung kebijakan di tingkat lokal.
Selain itu, Munafri meminta agar dilakukan penghitungan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sebagai indikator efisiensi investasi di Kota Makassar. Menurutnya, ICOR dapat memberikan gambaran mengenai besarnya return investasi yang sudah dikeluarkan pemerintah.
“Bisa dihitung seberapa besar pengeluaran pemerintah dan seperti apa dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara optimal,” ujarnya.
Ke depan, Munafri berharap sistem pendataan bisa lebih terintegrasi hingga ke tingkat by name, by address.
“Sehingga seluruh warga dapat tercover dalam program pemerintah secara lebih akurat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Munafri mengapresiasi peran BPS atas kolaborasi yang telah dilakukan dalam menyediakan data yang akurat.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid mengatakan data merupakan elemen krusial dalam mendukung kebijakan yang tepat sasaran.
“Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar memiliki peran strategis dalam perekonomian regional. Kota ini menyumbang 34% dari total perekonomian Sulsel, sehingga kebijakan yang diambil di Makassar sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi provinsi secara keseluruhan,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan program yang telah dijalankan bersama Pemkot Makassar, termasuk evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang melibatkan seluruh SKPD dsn program Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) sebagai langkah meningkatkan literasi statistik di masyarakat.
Selain itu, BPS tengah mempersiapkan Sensus Ekonomi 2026, yang bertujuan memperoleh data komprehensif tentang kondisi perekonomian di Makassar.
“Sebagai langkah awal, pada tahun 2025, BPS akan melakukan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) untuk memperkirakan jumlah penduduk dan karakteristik demografi di antara periode sensus penduduk,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Abdul Hafid juga memaparkan kondisi makro sosial ekonomi Kota Makassar yang saat ini berada dalam kondisi stabil, termasuk pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), inflasi, tingkat kemiskinan, pengangguran, dan sektor pariwisata.
Komentar