BPBD-Dinas Sosial Sulsel Dinilai Tidak Profesional Tangani Korban Banjir, Legislator NasDem Mahmud Minta Evaluasi

Pedomanrakyat.com, Makassar – Warga Biringkanaya, khususnya di daerah Paccerakang, mengeluhkan ketidak profesionalan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial (Dinsos) Sulawesi Selatan. Dalam penanganan bencana.

Keluhan tersebut disampaikan oleh tokoh masyarakat setempat, Moerdiono, yang terlibat langsung dalam pengelolaan pengungsi di Masjid Grand Arrahmani.

Pada malam hari, sekitar pukul 23.00 WITA, Moerdiono menghubungi Dr. Mahmud, anggota DPRD Provinsi Sulsel dari Fraksi Nasdem, untuk meminta bantuan terkait masalah pasokan makanan bagi pengungsi.

Moerdiono mengungkapkan, pengungsi yang jumlahnya sekitar 180 orang, tidak mendapatkan kepastian terkait distribusi makanan.

“Kami tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas makan-minum kami,” ujarnya dengan nada kecewa.

Menurutnya, makanan dari dapur umum yang dikelola Dinsos sering terlambat sampai di lokasi pengungsian.

Bahkan, seringkali makanan baru tiba sekitar pukul 10 pagi, sementara para pengungsi sudah menunggu sejak malam.

“Ini terjadi karena dapur umum hanya ada satu titik di Jalan Abdullah Daeng Sirua, yang cukup jauh dari daerah kami,” kata Moerdiono.

Merespon laporan tersebut, Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi NasDem Dr. Mahmud segera menghubungi Kepala Dinas Sosial Provinsi, Dr.Malik Faisal namun tidak mendapatkan respons.

Ia kemudian mencoba menghubungi Lurah setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Kepala Dinas Sosial Provinsi mengungkapkan bahwa kendala utama dalam distribusi makanan adalah masalah anggaran, yang terbatas dan tidak mencakup seluruh kebutuhan logistik untuk penanganan bencana.

Situasi ini semakin memprihatinkan ketika pengungsi di Masjid Grand Arrahmani baru menerima makanan sekitar pukul 24.00 WITA pada malam sebelumnya, sementara sebagian sudah tertidur sebelum makan.

“Pagi ini saya bantu makan paginya, untuk siangnya kami belum tahu,” keluh Moerdiono.

Sebelumnya, Kepala BPBD Provinsi Sulsel, Amson Padolo juga mengungkapkan keterbatasan anggaran untuk penanganan bencana.

Bahkan menyebut bahwa mereka hanya “menjadi penonton” saat terjadi bencana, karena anggaran logistik yang terbatas.

Menanggapi situasi tersebut, Dr. Mahmud mengimbau kepada Penjabat Gubernur Sulsel untuk mengevaluasi kinerja dinas-dinas terkait, terutama dalam hal pengelolaan anggaran untuk penanganan bencana.

“Anggaran untuk belanja pegawai seharusnya dikurangi dan dialihkan untuk kebutuhan masyarakat, khususnya saat bencana,” tegas Dr. Mahmud.

Selain itu, Dr. Mahmud juga telah menyalurkan bantuan langsung di Kelurahan Katimbang yang terdampak lebih parah oleh banjir.