Pedomanrakyat.com, Makassar – Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, menekankan pentingnya kesiapan masyarakat menghadapi kebijakan baru pengelolaan sampah yang akan diberlakukan dalam waktu dekat.
Rachmatika Dewi mengungkapkan, mulai September 2026, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak lagi menerima sampah yang belum dipilah. Kebijakan ini menuntut perubahan pola hidup masyarakat, terutama dalam pengelolaan sampah dari rumah tangga.
“Saya kaget juga, karena mulai bulan sembilan nanti sampah tidak bisa lagi dibuang sembarangan ke TPA. Artinya, masyarakat harus mulai belajar memilah sampah dari rumah,” ujarnya saat melakukan pengawasan di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Makassar, Jumat (24/4/2026).
Baca Juga :
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu segera diperkuat dengan regulasi yang jelas. Ia pun mendorong DPRD Kota Makassar untuk segera menyusun peraturan daerah (Perda) terkait pemilahan sampah.
“Selama ini kita belum punya Perdanya. Kalau sudah diatur, maka ada kewajiban dan sanksi yang bisa diterapkan,” tegas Rachamtika Dewi.
Selain regulasi, politisi partai NasDem yang akrab disapa Cicu itu juga menyoroti keterbatasan sarana pendukung, khususnya armada pengangkut sampah.
Ia menilai kebutuhan kendaraan operasional seperti viar, dump truck, hingga armada tangkasa perlu menjadi perhatian serius pemerintah kota.
Tak hanya itu, Sekretaris DPW NasDem Sulsel ini juga membuka peluang dukungan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis reduce, reuse, recycle (TPS3R) melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Dalam kunjungan tersebut, Cicu turut menyinggung rencana pembangunan sekolah menengah atas (SMA) di wilayah Tamalate. Ia menyebut, pemerintah provinsi sebenarnya telah memiliki lahan, namun masih terkendala keterbatasan anggaran.
“Kita punya lahan, tapi kemampuan fiskal terbatas. Nanti kita coba dorong lewat anggaran kementerian,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan, mulai dari pengelolaan sampah, drainase, hingga penyediaan fasilitas publik.
“Tidak bisa satu pihak bekerja sendiri. Harus ada sinergi antara pemerintah kota, provinsi, pusat, dan juga masyarakat,” terang Cicu.
Cicu juga menyoroti kondisi kawasan pesisir yang awalnya dirancang sebagai kawasan pariwisata, namun berkembang menjadi kawasan hunian, sehingga potensi ekonominya belum optimal.
Di sisi lain, ia mengingatkan potensi musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun.
“Kalau kemarau panjang, yang harus diantisipasi justru ketersediaan air, bukan banjir,” kuncinya.
Komentar