Pedomanrakyat.com, Makassar – Pemerintah Kota Makassar kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat. Kali ini, melalui Dinas Sosial, Makassar ditunjuk sebagai salah satu dari 40 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi pilot project Piloting Digital Bansos oleh Kementerian Sosial RI.
Program ini bertujuan mewujudkan sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat, transparan, dan berbasis data melalui aplikasi Perlinsos.
Kepala UPT Rumah Penampungan dan Trauma Centre (RPTC) Dinas Sosial Makassar, Masri Tajuddin, mengatakan penunjukan tersebut menjadi bukti kesiapan Makassar dalam mengimplementasikan transformasi digital di bidang perlindungan sosial.
Baca Juga :
“Melalui aplikasi Perlinsos, seluruh indikator sosial dan ekonomi masyarakat akan diinput, kemudian sistem yang menentukan kelayakan penerima bantuan secara otomatis. Jadi, bukan lagi berdasarkan penilaian subjektif,” ujar Masri, Selasa (14/7/2026).
Ia menjelaskan, aplikasi Perlinsos menggunakan berbagai indikator kesejahteraan, seperti kondisi rumah, daya listrik, hingga variabel sosial ekonomi lainnya, sehingga diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan.
Untuk mendukung implementasi program tersebut, Pemkot Makassar menyiapkan sekitar 6.000 agen digital yang berasal dari kalangan ASN. Hingga kini, lebih dari 5.000 agen telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai syarat penggunaan aplikasi.
Tahap awal uji coba telah dilaksanakan di Kelurahan Lakkang dan Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, dengan melibatkan sekitar 80 agen yang didampingi langsung oleh tim Kementerian Sosial RI.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, menilai program ini menjadi momentum bagi Makassar untuk menghadirkan tata kelola bantuan sosial yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
Selain memperkuat transformasi digital bantuan sosial, Dinas Sosial Makassar juga memastikan kesiapan menghadapi potensi bencana. Menurut Andi Bukti, stok logistik kebencanaan yang bersumber dari APBD maupun dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dipastikan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang tahun.
“Kami memastikan pelayanan perlindungan sosial dan respons kebencanaan tetap berjalan optimal, sehingga masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, tepat sasaran, dan berbasis data,” tutupnya.
Komentar