Pedomanrakyat.com, Makassar – Dalog publik bertajuk “Barru dalam Nahkoda Perempuan: Setahun Kepemimpinan Andi Ina Kartika Sari”, berlangsung Kantor Tribun Timur, Kota Makassar, Selasa (17/2/2026).
Dialog publik ini menghadirkan langsung Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, serta sejumlah narasumber lintas latar belakang, mulai dari akademisi, aktivis perempuan, kepala daerah, jurnalis hingga peneliti.
Hadir sebagai pembicara yakni Akademisi dan Pengamat Politik Pemerintahan Dr. Andi Luhur Prianto, Aktivis Perempuan Emma Husain, Jurnalis AS Kambie, serta Konsultan dan Peneliti Muh. Asratillah.
Baca Juga :
Dalam kesempatan itu, Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menyampaikan terkait komitmennya bersama Wakil Bupati Barru Abustam dalam memimpin Kabupaten Barru.
“Alhamdulillah visi misi saya bersama Wakil Bupati Barru Abustam adalah Insyaallah kami akan membawa masyarakat Barru berkeadilan, membawa masyarakat barru maju berkelanjutan dan sejahtera lebih cepat,” kata Andi Ina.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu, mengatakan bahwa visi misi tersebut yang kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Barru untuk lima tahun kedepan.
Selain itu, Andi Ina mengakui bahwa, dalam menahkodai pemerintahan tentu banyak rintangan, terkhusus di awal-awal menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Barru.
“Memang berat, kami harus menerima bahwa di tahun 2026 ini akan ada dana transfer pusat yang akan dialokasikan sebesar Rp133 miliar. Terkhusus tahun 2025, kami harus juga menerima bahwa pemerintahan ini kami jalankan juga dengan defisit anggaran kurang lebih Rp40 miliar,” jelasnya.
Meski demikian, lanjutnya, sesuai data Badan Pusat Statistik atau BPS angka kemiskinan di Kabupaten Barru tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024
“Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebesar 8,00 persen, turun 0,31 persen poin dibandingkan Maret 2024,” ujar Andi Ina.
Andi Ina juga menyampaikan tiga program prioritas Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, disebut telah berjalan dan mulai dirasakan manfaatnya di Barru, Sulawesi Selatan.
Pemerintah daerah juga berhasil memperoleh program Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi anak-anak pra-sejahtera.
“Program ini didukung anggaran sekitar Rp270 miliar dengan lokasi pembangunan di Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja,” tuturnya.
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan melalui operasional 14 dapur layanan. Di sektor kelautan dan perikanan, Barru juga memperoleh program Kampung Nelayan dengan nilai anggaran sekitar Rp9 miliar yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.
“Pada sektor pertanian, produksi padi di Kabupaten Barru meningkat signifikan. Tahun 2025, produksi tercatat mencapai 139.484 ton gabah kering giling atau naik sekitar 21,81 persen dibanding 2024 yang sebesar 114.510 ton,” ungkap Andi Ina.
Pemerintah daerah juga mencatat penurunan tingkat pengangguran, antara lain melalui pengangkatan sekitar 2.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu serta penyerapan tenaga kerja melalui program MBG.
Sementara itu, Konsultan dan Peneliti, Muh Asratillah, menilai pemerintah Kabupaten Barru berupaya menyelaraskan pembangunan daerah dengan program strategis nasional.
Menurutnya, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif, seperti meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kini berada di kisaran 75 poin serta pertumbuhan ekonomi yang naik dari 4,92 persen pada 2024 menjadi 5,13 persen pada 2025.
“Kepemimpinan daerah saat ini ditandai dengan pola kolaboratif, adaptif, dan komunikatif, termasuk melalui upaya konsolidasi birokrasi dengan pelantikan ratusan pejabat untuk mempercepat implementasi kebijakan,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Akademisi dan Pengamat Politik Pemerintahan, Andi Luhur Prianto. Ia menilai konsolidasi elite politik di Barru cukup kuat dan menghadirkan kombinasi kepemimpinan antara politisi dan teknokrat.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya memastikan pertumbuhan ekonomi berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan serta pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir hingga pegunungan.
“Tantangan pemerintah daerah ke depan adalah mengeksekusi program RPJMD di tengah keterbatasan anggaran, sekaligus menjaga komunikasi publik agar masyarakat memahami proses pembangunan yang berjalan,” tutupnya.
Komentar